LKPP Pangkas Skema KPBU Percepat Pembangunan IKN

Sebagai dukungan percepatan IKN, kata dia, LKPP juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penugasan 32 tenaga ahli untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa di IKN.

"Anggarannya kan diperkirakan 500 triliun rupiah. Tepatnya, 466 triliun rupiah plus jasa konsultannya sekitar 900 miliar sekian rupiah. Nah, 20 persennya direncanakan dibiayai APBN, sisanya adalah dari swasta, baik model KPBU maupun investasi," ungkapnya.

Hendi mengakui memang perlu terus disosialisasikan bahwa pemerintah sangat serius untuk membangun dan menyelesaikan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang sering ditanyakan kan bagaimana dengan kelanjutannya? Ada undang-undang terkait IKN yang sudah bisa menjadi payung hukum. Artinya, siapa pun yang menjadi presiden pasti harus amanah menjalankan UU ini," katanya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dr Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan progres pembangunan infrastruktur IKN secara umum saat ini sudah mencapai 43 persen. "Bendungan (Sepaku Semoi) siap, mau 'impounding', hampir 95 persen. Tinggal beres-beres. Bendungan yang utamanya sudah selesai. Kapasitasnya 2.000 liter per detik untuk IKN," katanya.
Halaman Selanjutnya....