Lindungi Pemudik, Pelumas Ilegal Disita

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengamankan produk pelumas ilegal berbagai merek senilai 16,5 miliar rupiah. Langkah tersebut untuk melindungi konsumen jelang momentum mudik Lebaran.

"Hasil pengamanan pelumas ilegal ini membuat pemudik lega karena terhindar dari pemakaian pelumas tak berkualitas yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya," ucap Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, saat turun langsung mengekspos hasil pengawasan dan pengamanan tiga gudang berlokasi di Kota Tangerang, Banten, Senin (17/4).

Kemendag, paparnya, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi produk pelumas dan produk base oil sebanyak 1.153 drum, produk jadi pelumas 196.734 botol, dan ribuan kardus dan botol kemasan siap isi dengan berbagai merek. "Total nilai ekonomis pelumas yang diamankan sejumlah kurang lebih 16,5 miliar rupiah," sebut Jerry.

Ditegaskan Wamendag, produk pelumas ilegal berbagai merek ini diduga tidak memenuhi ketentuan dengan tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pengawasan tata niaga produk pelumas dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan melakukan pencegahan awal untuk meminimalisir kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup (K3L).

Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag telah melakukan pengamanan sementara terhadap produk pelumas yang tidak memenuhi ketentuan. Pengamanan sementara dilaksanakan berdasarkan Pasal 40 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Tindak lanjut pengamanan tersebut kemudian dilakukan proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar ada efek jera bagi pelaku usaha untuk memproduksi pelumas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi Pidana

Potensi pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

Jerry berharap langkah tegas ini akan memberikan efek jera.