Libur Sekolah Selama Ramadan Jangan Sampai Kontraproduktif
Foto: IstimewaRencana libur sekolah selama Ramadan jangan sampai justru kontraproduktif. Untuk itu, rencana tersebut perlu dibahas oleh lintas kementerian yang melibatkan Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemenko PMK, dan Kemenag.
JAKARTA - Rencana libur sekolah selama bulan Ramadan harus matang. Kementerian terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus duduk bersama untuk membahas rencana tersebut.
“Ini harus segera dirumuskan, sehingga sekolah dan madrasah bisa bersiap menyambut Ramadan dan menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, dalam keterangan resminya, Senin (13/1).
Syarief menilai, jika kegiatan selama Ramadan diserahkan penuh kepada orang tua, maka mereka akan kesulitan mengaturnya. Apalagi jika kedua orang tua sama-sama bekerja.
Dia menjelaskan, sampai saat ini belum ada format yang jelas dan detail terkait libur selama Ramadan. Dia mendukung rencana libur selama Ramadan sebulan penuh jika bertujuan agar para siswa menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatan sisi spiritualitas mereka. Jangan sampai rencana tersebut justruk kontraproduktif.
“Tujuan libur selama Ramadan sangat baik. Para siswa kita bisa fokus ibadah dan belajar agama. Kami mendukung rencana itu,” jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pemerintah akan membahas mengenai libur sekolah selama Ramadan, termasuk dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan oleh lintas kementerian agar tidak ada perbedaan antara sekolah dan madrasah.
“Keputusannya bagaimana nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Pak Menko PMK (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),” ucapnya.
Aspirasi Masyarakat
Dia menyebut keputusan tersebut akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur sekolah saat Ramadan.
Pertama, lanjut Mu’ti, ada masyarakat yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan. Lalu, kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
“Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, habis itu masuk seperti biasa, kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur,” katanya.
Mu’ti menyebut, ada pula usulan agar tidak ada libur selama Ramadan. Menurutnya, semua usulan itu akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian.
“Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan wacana libur sekolah saat Ramadan yang menguat belakangan ini masih dalam tahap kajian. “Sedang dikaji,” ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, Rabu lalu.
Wacana libur sekolah saat Ramadan sebelumnya diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu. Namun demikian, Syafi’i mengatakan belum ada pembahasan seputar itu.
Libur sekolah selama Ramadhan pernah diterapkan di era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, agar lebih fokus mempelajari ilmu agama dan khusyuk beribadah.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan, wacana libur sekolah selama bulan Ramadan seharusnya diisi oleh berbagai pendidikan yang menyenangkan. ruf/S-2
Berita Trending
- 1 Selama 2023-2024, ASDP Kumpulkan 1,72 Ton Sampah Plastik
- 2 Kemenperin Desak Produsen Otomotif Tiongkok di Indonesia Tingkatkan Penggunaan Komponen Lokal
- 3 Jepang Siap Dukung Upaya RI Wujudkan Swasembada Energi
- 4 Irena Sebut Transisi Energi Indonesia Tuai Perhatian Khusus
- 5 Perkuat Kolaborasi, PM Jepang Dukung Indonesia untuk Jadi Anggota Penuh OECD