Libur Nataru, Khofifah Minta Pastikan Keamanan Obyek Wisata

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Jumat (22/12) malam, meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, yang baru, Sigit Priyanto, memastikan kesiapan dan keamanan seluruh obyek wisata dalam masa libur Natal dan Tahun Baru.

"Maka tolong dicek betul tempat-tempat wisata. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada wahana terlalu tua apalagi ketika kapasitasnya meningkat. Pastikan semua aman, pastikan verifikasinya valid dan update," ujarnya usai empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim.

"Baik wisata alam maupun buatan, harus dipastikan dalam kondisi aman."

Menurut Khofifah, berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, dalam masa libur Nataru tahun ini diprediksi pergerakan masyarakat Indonesia sebanyak 107,63 juta orang. Dari jumlah tersebut, pergerakan masyarakat didominasi dari dan ke Jatim dengan persentase 16,30 persen atau sekitar 17,54 juta orang.

"Juga daerah tujuan terbanyak ke Jatim yaitu 15,18 persen atau sekitar 16,3 juta orang," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa saat ini sektor wisata telah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

"Untuk itu eksosistemnya harus baik, transportasi umum, UMKM, maupun produk kriya harus terus didukung terus publikasikan dengan masif. Gandeng youtuber dan influencer untuk promosi secara digital," ujar dia.

"Bangun komunikasi seluas-luasnya, secepat-cepatnya dan sekomprehensif mungkin. Apalagi ini sudah liburan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)," katanya mengingatkan.

Dia turut meminta, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim yang baru dilantik segera beradaptasi dan tancap gas mrnjalankan program kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansinya.

Keempat pejabat Eselon II yang dilantik yakni Hendro Gunawan sebagai Inspektur Provinsi Jatim, Evy Afianasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sigit Priyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, dan Damayanti Tinduh, sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo.

"Hari ini kita harus segera tancap gas dan cepat beradaptasi. Karena panjenengan semua Kepala OPD adalah penguatan dari seluruh lini terdepan, lokomotif terdepan dari public service yang kita dedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Khofifah lantas mendetailkan pesannya kepada masing-masing pejabat yang baru saja dilantik. Kepada Inspektur Provinsi Jatim, ia meminta agar menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Rekomendasi-rekomendasi dari BPK ini harus betul-betul ditelaah dan dimaksimalkan komitmen dari kita untuk menindak lanjuti. Kemudian segera koordinasikan dengan OPD-OPD dan juga kabupaten/kota," katanya.

Khofifah menegaskan, bahwa pemeriksaan dan rekomendasi ini 'mahkotanya' ada pada tindak lanjutnya. Untuk itu, menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi sangat penting. Apalagi tahun lalu kita 38 kab/kota se Jatim dan provinsi semuanya sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Menjaganya tidak mudah, tapi pastikan bahwa semua terkawal, termonitor dan kita bisa mempertahankan," imbuhnya.

Sedangkan kepada Kepala Disnaker, Khofifah berpesan agar terus menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terutama bagi lulusan SMK maupun SMA double track. Sehingga diharapkan lulusannya terserap di berbagai sektor hususnya industri manufaktur.

"Pastikan TPT Jatim makin turun, makin turun, makin turun. Sebenarnya TPT kita selalu di bawah rata-rata nasional. Tapi kembali pastikan TPT makin turun. Kemudian komunikasikan dengan industri manufaktur agar serapan tenaga kerjanya banyak dari Jatim," terangnya.

Sedangkan kepada Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo, Khofifah berpesan agar RSUD dr. Soetomo tetap menjadi referensi nasional. Serta berbagai capaian prestisius yang telah diraih agar tetap dijaga, ditingkatkan dan dibangun keberseiringannya.

"Kita tahu bahwa rumah sakit terbesar di Indonesia adalah RSUD dr. Soetomo. Karena RS Cipto Mangunkusumo Jakarta kapasitas tempat tidurnya 1.200 , sedangkan di Soetomo 1.500 tempat tidur. Jadi tetaplah menjadi referensi nasional," katanya.

"Kemudian terkait Universal Health Coverage (UHC) terutama di kabupaten/kota. Seringkali karena pemakaian alkes tertentu reimburse tidak 100 persen dicover rumah sakit kabupaten/kota. Karena tidak semua alkes reimburse utuh sesuai dengan tarif, termasuk juga nakesnya. Saya selalu berpesan pasien jangan dipulangkan setengah sehat, mereka harus dipulangkan ketika sudah sehat," imbuhnya.

Lebih jauh, Khofifah juga menjelaskan, pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional.

"Yang berbeda ini Inspektorat, harus dengan rekomendasi Kemendagri jadi harus melalui Irjen Kemendagri. Jadi kalau yang lain prosesnya cukup sampai KASN, tapi untuk inspektorat ini tidak cukup KASN tapi juga harus ada rekomendasi dari Kemendagri," pungkasnya.