Lembaga Multilateral Harus Mainkan Peran Mengatasi Krisis Utang

JAKARTA - Lembaga multilateral harus memainkan peran penting untuk membantu negara-negara yang sedang tertekan utang saat ini, terutama ketika suku bunga meningkat sangat tinggi seperti saat ini.

Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian, karena pertumbuhan ekonomi relatif rendah dan ekspektasi kanaikan inflasi, maka dampak selanjutnya adalah sulitnya meningkatkan penerimaan pajak dan kenaikan suku bunga.

Hal itu, kata Suhartoko, membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus didukung oleh utang. Namun demikian, dengan suku bunga yang tinggi akan menjadi beban juga ke depan.

"Untuk itu, lembaga lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IMF harus menjadi solusi persoalan tersebut," kata Suhartoko.

Lembaga-lembaga tersebut harus menyalurkan pinjaman kepada negara-negara yang dalam kesulitan keuangan agar mereka tidak jatuh dalam kondisi resesioner yang dalam.

Mengatasi Masalah

Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lembaga multilateral harus bisa membantu negara-negara yang kesulitan keuangan mendapatkan pinjaman lebih banyak, tanpa memperburuk situasi mereka, terutama situasi fiskal, saat suku bunga begitu mahal.

Hal itu yang coba diatasi lembaga multilateral global seperti forum kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia (G20), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Semua negara, tutur Menkeu, menggunakan banyak ruang fiskal selama pandemi Covid-19, meski dengan jumlah dan porsi yang berbeda. Jika utang suatu negara pada awalnya sangat tinggi, pandemi akan membuat utang tersebut semakin terekspos.

"Inilah yang terjadi pada 60 negara yang sekarang berada di bawah tekanan utang yang sangat tinggi," kata Menkeu dalam acara ADB Annual Meeting Governors Seminar 2023.

Sementara dari sisi kebijakan, ia mengatakan reformasi kebijakan struktural bisa diandalkan agar negara tersebut bisa tetap menciptakan konsolidasi fiskal tanpa membahayakan pemulihan ekonomi.

Meskipun tidak serta-merta berdampak pada arus masuk modal atau investasi, tetapi langkah tersebut merupakan kegiatan reformasi kebijakan sangat penting yang perlu dilakukan pemerintahan.

"Mungkin bagi lembaga multilateral, bagi banyak negara berpenghasilan rendah, arus masuk modal bersih mereka sangat penting, tetapi reformasi ini perlu dilakukan," katanya.

Dengan demikian, negara tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter dan fiskal yang berpotensi semakin memperburuk posisi fiskalnya.