Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Legislator: Ide ‘Susu’ Ikan di Program Makan Gratis Perlu Riset Lebih LAnjut

Foto : ANTARA/Dedhez Anggara

Dua siswa SD menunjukkan produk susu ikan saat peluncuran di Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menilai perlu riset lebih lanjut mengenai ide 'susu' ikan dalam rangka memperhatikan keamanan produk. Ia mengingatkan bahwa sebagian orang, terutama anak-anak, memiliki alergi bawaan terhadap produk berprotein tinggi seperti ikan yang dapat memicu reaksi serius.

"Memang diperlukan kajian lebih lanjut karena produk minuman konsentrat ikan ini relatif baru dan belum memiliki definisi yang baku dalam standar pangan internasional. Jadi, butuh standardisasi dan regulasi mengenai komposisi dan proses pembuatannya," terang Arzeti dalam keterangan rilisdi Jakarta, Rabu (11/9).

Ide 'susu' ikan menjadi topik hangat, setelah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengumumkan sedang mengkaji penggunaannya sebagai alternatif dalam program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Alternatif ini diusulkan mengingat stok susu sapi di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dari program makan bergizi dan susu gratis tersebut, yang menyasar 82,9 juta orang yaitu anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun dan kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7 persen, sisanya masih dipenuhi dari impor.

"Perlu diperhatikan juga mengenai faktor alergi ketika mengonsumsi produk minuman dari ikan. Anak-anak yang alergi bisa timbul gejala ringan seperti gatal-gatal hingga reaksi yang lebih berat seperti anafilaksis. Dan kalau memang ide ini direalisasi untuk program makan gratis, penting sekali adanya pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk mencegah risiko kontaminasi yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak," tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : -

Komentar

Komentar
()

Top