Langgar Presiden Xi, Sejumlah Pejabat Diselidiki

BEIJING - Sejumlah pejabat tinggi negara di Provinsi Shaanxi, Tiongkok, diwartakan South China Morning Post (SCMP) edisi Minggu (4/11) telah diselidiki atas tindak pelanggaran korupsi dan pengabaian tugas, setelah mereka tak melaksanakan perintah langsung dari Presiden Xi Jinping.
Penyelidikan tindak pelanggaran ini digelar setelah 40 unit villa ilegal dibangun di cagar alam di Pegunungan Qinling.

Harian lokal Shaanxi Daily menulis bahwa Presiden Xi telah Enak kali meminta pada pemerintahan lokal agar menghancurkan villa-villa tersebut karena keberadaan mereka bisa merusak lingkungan. Sayangnya otoritas di provinsi itu lamban untuk merespons perintah dari Presiden Xi.

Villa-villa itu dibangun mulai Maret 2012 dan hingga Beijing mengirimkan tim inspeksi tahun lalu, belum ada tindakan diambil sesuai dengan perintah Presiden Xi, hingga akhirnya pada Agustus lalu, villa-villa itu diratakan paksa.

Adapun pejabat tinggi yang telah ditahan dalam kasus ini adalah Qian Yinan, sekretaris jenderal komite tetap Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk Provinsi Shaanxi. "Qian ditahan oleh Komisi Pusat Inspeksi Kedisiplinan pada Kamis (1/11) lalu karena pelanggaran hukum serius," demikian lapor Shaanxi Daily.

Sebelumnya Qian adalah Sekjen PKT untuk wilayah Changan dimana villa-villa ilegal itu dibangun.

Seorang narasumber mengatakan pada SCMP kasus ini juga menyeret mantan bawahan Qian yang bernama Shi Fan Yang juga telah ditahan oleh komisi antikorupsi Tiongkok. "Akan ada lagi pejabat tinggi yang akan diselidiki dan ditahan di masa datang," kata narasumber itu.

Pada Jumat (2/11) lalu, nama mantan Wali Kota Xian yaitu Shangguan Jiqing, dicoret dari daftar nama petinggi PKT dan pemerintahan yang terpampang di laman petinggi negara Tiongkok tanpa alasan yang pasti.

Narasumber itu juga menambahkan selain Shangguan, pejabat Wali Kota Xian berikutnya yang bernama Chen Baogen, juga saat ini tengah diselidiki.Lokasi villa-villa ilegal di Pegunungan Qinling dihuni oleh banyak tanaman dan hewan liar karena areanya yang memiliki keanekaragaman hayati.

Setelah villa-villa ilegal itu dihancurkan, maka pemerintahan lokal diwajibkan untuk mengembalikan agar lahan-lahan yang pernah dibangun agar dipulihkan dengan ditanami pepohonan. SCMP/I-1