Kyiv Ingin Tuntut Putin ke Pengadilan Internasional

KYIV - Enam bulan setelah invasi Russia, para pejabat Ukraina menyusun rencana untuk memastikan agar Presiden Russia, Vladimir Putin, dan para komandan militernya, diadili karena meluncurkan perang.

Rencana untuk menyeret Presiden Putin beserta para komandan militernya ke pengadilan internasional ini dipelopori oleh Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Smirnov, yang mendesak penyelidikan atas dakwaan kejahatan agresi.

Definisi kejahatan agresi diadopsi dalam Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional pada 2010. Gagasan serupa tentang kejahatan terhadap perdamaian juga digunakan dalam persidangan di Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia Kedua.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah mengadili kejahatan paling parah selama 20 tahun terakhir, sudah menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida di Ukraina. Namun, pihaknya tidak dapat mempertimbangkan tuduhan agresi, sebab, Ukraina maupun Russia tidak meratifikasi Statuta Roma.

"Pengadilan ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa para penjahat yang memulai perang Ukraina dimintai pertanggungjawaban dengan cepat," kata Smirnov. "Dunia memiliki ingatan yang pendek. Itu sebabnya saya ingin pengadilan ini mulai bekerja tahun depan," imbuh dia.

Ukraina tahu bahwa terdakwa tidak akan hadir, tetapi pengadilan ini akan berfungsi untuk memastikan orang-orang ini dicap sebagai penjahat, dan bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan di dunia yang beradab, kata Smirnov.

Sejauh ini jaksa di Ukraina telah mengidentifikasi sekitar 600 tersangka dalam agresi, termasuk pejabat senior militer, politisi, dan komentator.

Sebuah perjanjian internasional untuk mendirikan pengadilan pun telah dirancang dan siap untuk ditandatangani oleh pemerintah di berbagai negara. Negara-negara penandatanganan lantas harus mengakui putusan pengadilan, sehingga terpidana dapat ditangkap oleh otoritas setempat.

Smirnov mengatakan beberapa negara akan menandatangani dokumen sebelum akhir tahun dan negosiasi sedang berlangsung dengan beberapa mitra Eropa (yang) bersedia menjadi tuan rumah pengadilan.

"Kami ingin putusan pengadilan ini diakui," kata dia seraya menyatakan dirinya sangat memahami bahwa pengadilan membutuhkan legitimasi yang kuat.

Polandia dan negara-negara Baltik, mitra terdekat Ukraina, sejauh ini sangat mendukung usulan tersebut, sedangkan Jerman dan Prancis telah memberikan reaksi yang lebih terukur.

"Beberapa negara, meski mengakui agresi terhadap Ukraina, mencoba untuk membuka celah untuk negosiasi dengan Vladimir Putin," kata Smirnov.

Sebelumnya Parlemen Eropa juga telah menyerukan pengadilan internasional khusus untuk kejahatan agresi Russia ke Ukraina pada 19 Mei lalu.

Serangan Misil

Sementara itu pada Kamis (25/8) dilaporkan bahwa korban tewas akibat serangan misil Russia ke sebuah stasiun kereta di Ukraina telah meningkat menjadi 25 orang.

Serangan misil itu terjadi pada Rabu (24/8) atau enam bulan sejak Russia memulai invasinya ke Ukraina, yang juga merupakan hari dimana Ukraina merayakan kemerdekaannya pada 1991 dari Uni Soviet.

"Jumlah korban tewas telah meningkat dari 22 menjadi 25 orang dan termasuk dua anak dengan 31 orang lainnya terluka," demikian pernyataan dari operator kereta negara, Ukrainian Railways.

Stasiun kereta yang jadi sasaran misil Russia itu berada di di Kota Chaplyne di wilayah Dnipropetrovsk. AFP/I-1