Kursi Wagub Kosong Wajib Diisi

"DPRD itu bekerja diatur oleh tatibnya DPRD. Bukan kami yang atur. Tapi rujukannya ada. Rujukannya PP 12 tahun 2018 tentang penyusunan tatib DPRD," tegasnya.

Salahkan Kemendagri

Di kesempatan terpisah, wakil ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus, menduga Kemendagri telah melakukan intervensi dalam pemilihan wagub DKI Jakarta. Hal ini terbukti dengan adanya surat edaran Kemendagri No 122.31/3740/Otda, tentang tindak lanjut rancangan keputusan DPRD DKI tentang tata tertib (tatib) DKI masa jabatan 2017-2022.

"Kalau saya harus jujur, ini pemilihan wagub diundur-undur karena dampak adanya intervensi dari Kemendagri," kata Bestari.

Dia menunjukkan, surat edaran huruf i menyebutkan jika terjadi deadlock pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, maka sudah final dan bukan kembali ketahap awal dengan meminta parpol untuk mengusulkan ulang calon wagub.
Halaman Selanjutnya....