KSSK Cermati Pelambatan Global

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rapat berkala menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan 1- 2019 terjaga dengan baik. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

"Pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan," sebut keterangan komite yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (23/4).

Disebutkan bahwa komite mencermati beberapa potensi risiko, khususnya yang berasal dari perekonomian global, yaitu pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia, sebagaimana menjadi perhatian dalam Spring Meetings 2019 International Monetary Fund - World Bank.

Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi dan ekspor dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Merespon hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya guna mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selama triwulan 1- 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan (B17DRR) sebesar 6,00 persen.

Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik antara lain melalui strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi term-repo secara regular dan terjadwal, di samping FX Swap.

Selain itu, BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84- 94 persen. Kemudian, mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan market conduct dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah.

Keempat, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan QR Indonesia Standard (ORIS) sebagai standar QR code payment di Indonesia untuk memperluas interkoneksi dalam mendukung eksosistem ekonomi keuangan digital.

Tren Positif

Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukan tren positif, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden dan transparan.

"Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan," sebut Komite.

Sementara itu, OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang manageable.

OJK mendukung peran aktif dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian.

bud/AR-2