Krisis Politik di Irak Memburuk, Dubes RI Imbau WNI Tidak Keluar Rumah

Usul ulama terkemuka Muqtada Al Sadr untuk membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilu lebih awal ditolak oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak pada 14 Agustus lalu, yang menilai mereka tidak berwenang melakukan hal itu.

Para pendukung Al Sadr memprotes keputusan itu dengan menyerbu parlemen dan memasuki Zona Hijau Baghdad. Blok politik Al Sadr telah memenangkan jumlah kursi terbesar di parlemen tetapi gagal membentuk pemerintahan mayoritas yang mengecualikan saingannya yang bersekutu dengan Iran. Bentrokan tak terhindarkan sejak akhir pekan lalu, yang mengakibatkan sedikitnya 22 orang tewas.

Kebuntuan politik ini membuat Al Sadr pada Senin (29/8) mengundurkan diri dan menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk meninggalkan Zona Hijau yang mereka duduki. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan memahami alasan pengunduran diri Al Sadr itu, meskipun menurutnya hal ini justru dapat membuat situasi di Irak semakin berbahaya.

"Ia frustrasi dengan kondisi yang ada dan ini akan membahayakan jika yang terjadi di lapangan tidak terkendali. Para pendukung Sadr sendiri bisa marah terhadap realitas politik yang ada. Memang kesempatan untuk melakukan koalisi dan duduk bersama antar faksi itu sulit dicapai, dan ini yang dialami Sadr," jelas Yon.

Yon menilai di titik ini dibutuhkan bantuan pihak luar, baik Amerika Serikat atau PBB, untuk mendorong berlangsungnya dialog nasional antar kelompok-kelompok yang bertikai di Irak. VoA/I-1