Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Krisis Myanmar Jadi Agenda Utama Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kursi yang disediakan untuk Myanmar kosong selama KTT ASEAN 2022 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, pada 11 November 2022. Myanmar tidak diundang untuk menghadiri KTT karena junta menolak untuk menerapkan salah satu dari Lima Point Consensus yang dijanjikan akan dilaksanakan pada KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Para menteri luar negeri ASEAN akan berkumpul di Indonesia pada hari ini, Selasa (11/7), dengan agenda yang didominasi krisis Myanmar. Blok regional ini terpecah tentang bagaimana atau apakah akan terlibat kembali dengan junta yang berkuasa di negara yang dilanda kudeta itu.

Pertemuan dua hari Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara akan diikuti oleh Beijing, Washington, dan kekuatan lain di mana Menlu AS Antony Blinken akan berusaha mendorong kembali ketegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

ASEAN telah lama dikecam sebagai organisasi ompong, dan terpecah terkait upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

Myanmar dilanda kekerasan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu serta melakukan penumpasan berdarah terhadap mereka yang berbeda pendapat.

Seorang diplomat Asia Tenggara mengatakan kepada AFP bahwa "upaya ekstra" sedang dilakukan pada hari-hari sebelum pertemuan untuk mempersatukan kelompok-kelompok terkait masalah tersebut.

Namun, pejabat itu "tidak terlalu optimistis" dengan yang akan terjadi mengingat "beberapa anggota memiliki perspektif berbeda tentang cara mendekati masalah", kata mereka.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi karena junta gagal menerapkan rencana lima poin. Lima poin telah disepakati dua tahun lalu untuk mengakhiri kekerasan dan memulai kembali negosiasi untuk menyelesaikan krisis.

Upaya ASEAN untuk memulai pelaksanaan rencana tersebut tidak membuahkan hasil, karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya.

Sementara itu, Thailand menjadi tuan rumah bagi menteri luar negeri junta Myanmar untuk sebuah "pembicaraan informal" yang kontroversial bulan lalu. Tindakan ini memperdalam perpecahan antara anggota ASEAN yang hadir dan yang abstain.

Rencana yang 'Lebih Jelas'

Inisiatif ASEAN dibatasi oleh prinsip piagam konsensus dan noninterferensi. Namun analis mengatakan pertemuan itu dapat mendorong anggota untuk berbuat lebih banyak.

"Diharapkan akan ada rencana implementasi yang lebih jelas tentang apa yang akan dilakukan ASEAN ke depan," kata Lina Alexandra dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Jakarta kepada AFP.

Pertemuan itu akan menjadi kesempatan "penting" bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk menyatukan blok regional itu setelah tindakan yang dilakukan Thailand, katanya.

Pada Kamis (13/7), pertemuan menteri ASEAN-plus-tiga dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok akan berlangsung menjelang pertemuan menteri luar negeri KTT Asia Timur 18 negara pada Jumat (14/7), yang juga akan mencakup Washington dan Beijing.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov diperkirakan akan menghadiri pertemuan terakhir, sekali lagi menempatkannya di ruangan yang sama dengan Menteri Luar Negeri AS Blinken setelah pertemuan singkat bulan Maret saat invasi Moskow ke Ukraina berlanjut.

Tindakan Beijing di Laut Tiongkok Selatan yang penuh sengketa juga akan menjadi agenda utama, kata Daniel Kritenbrink, diplomat tinggi AS untuk Asia Timur, kepada wartawan, Sabtu.

Tiongkok telah membuat klaim besar-besaran di jalur air strategis itu meskipun ada protes dari anggota ASEAN Vietnam dan Filipina, serta negara-negara lain yang memperjuangkan kebebasan navigasi tanpa hambatan dan bahwa klaim teritorial mereka sendiri harus dihormati.

Amerika Serikat dan ASEAN akan berusaha "menekan kembali perilaku yang bertentangan dengan visi itu dan prinsip-prinsip itu, termasuk banyak tindakan tidak bertanggung jawab yang telah kita lihat dilakukan oleh Tiongkok selama beberapa tahun terakhir," kata Kritenbrink.


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : AFP

Komentar

Komentar
()

Top