KPU Yakin Sistem Sipol Terbaik

Menurutnya, KPU menilai apakah suatu partai dapat mengikuti pendaftaran pemilu dilihat dari status hukumnya. Ia menilai, partai yang diduga mengalami dualisme kepemimpinan itu sudah mendapat pengesahan dari Kemenkumhan serta penetapan dari pengadilan sehingga menurut kami sudah clear. "Kami bekerja sesuai bukti yang ada saja," imbuhnya. Terkait dana parpol yang sering digunakan untuk kampanye ia menuturkan, dalam PKPU sudah jelas menegaskan.

Harus adanya laporan dana kampanye bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada. "Dana kampanye ya harus digunakan untuk dana kampanye," tegas Hasyim. Parpol harus transparan dan akuntable dalam mengelola dana kampanye. Dana kampanye juga harus jelas asal-muasalnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh partai tersebut.

Wajib bagi Partai Sementara komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan mengatakan, aplikasi Sipol itu wajib hukumnya dijalankan oleh partai untuk melakukan pendaftaran Pemilu 2019. Menurutnya, parpol besar atau kecil, baru dan lama semuanya harus melalui mekanisme yang sama. Wahyu juga menegaskan, untuk memaksimalkan kesiapan KPU dalam memverifikasi administrasi dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh parpol yang sudah datang untuk mendaftar menjadi peserta pemilu, maka KPU menambah lagi personilnya sebanyak 15 orang.

"Ya kami tambah lagi anggota kita biar pelayanannya menjadi maksimal," ujar Wahyu saat ditemui di Kantor KPU. rag/AR-3