KPU Uji Publik Peraturan Pilkada 2020

Anggota KPU yang lain Viryan Azis menjelaskan, ada 270 daerah di sembilan provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Termasuk melakukan koordinasi dengan Kemendagri dikarenakan ada tiga daerah sedang dalam proses pemekaran wilayah.

Lebih Fleksibel

Sementara itu Anggota Bawaslu M. Afifuddin yang hadir dalam uji publik tersebut mengingatkan KPU dalam upaya pemenuhan partisipasi masyarakat saat pemilihan kepala daerah. Afif menyampaikan agar KPU lebih fleksibel dalam mengatur pendaftaran lembaga pemantauan Pilkada.

"Dari pengalaman kami, pendaftaran terakhir pemantau pemilu sampai seminggu sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Alasannya, pemantau Pemilu memiliki fokus pemantauan yang berbeda. Ada yang seluruh tahapan, ada yang dimulai dari minggu tenang," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu itu.

Menurut Afif, peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda terkait pemantauan Pemilu dan Pilkada. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengatur pendaftaran pemantauan pemilu menjadi kewenangan KPU.
Halaman Selanjutnya....