KPR Subsidi Harus Permudah Milenial

JAKARTA - Pemerintah harus secepatnya mengatasi kekhawatiran generasi milenial yang sulit membeli rumah. Penyelanggara negara diminta menyusun skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang makin menyasar kemampuan daya beli dan kebutuhan generasi milenial.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komaruddin, menuturkan persoalan ketersediaan rumah terjangkau memang menjadi masalah krusial yang kini dihadapi generasi milenial. "Karenanya, kami dorong pemerintah untuk terus merumuskan skema KPR bersubsidi yang makin menyasar kemampuan daya beli dan kebutuhan generasi milenial," ujar Puteri di Jakarta, Selasa (12/7).

Tak hanya itu, Puteri juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati terhadap rencana pengembangan sekuritisasi terhadap cicilan KPR atau lebih dikenal Mortgage-Backed Securities (MBS). MBS adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang dibentuk untuk membeli suatu KPR dari bank kreditur, yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek utang yang kemudian dijual kepada investor, misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor perorangan.

Di beberapa negara, MBS tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, yaitu dengan tersedianya pasar pendanaan KPR untuk menjadi sumber pendanaan jangka menengah dan panjang secara konsisten. "Kita harus ambil pelajaran dari pengalaman krisis global 2008. Karena itu, rencana ini perlu diperhitungkan dengan matang disertai manajemen risiko yang baik dan transparan," ujar politisi muda tersebut.

Selain itu, Puteri juga mendorong otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas suku bunga acuan dan menurunkan risiko dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sektor properti. "Hingga melonggarkan loan to value atau uang muka kredit rumah," tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkap bahwa generasi milenial akan semakin sulit untuk memiliki hunian atau rumah. Menurutnya, hal ini karena suku bunga di sejumlah negara mulai mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya sudah mendekati angka inflasi, sehingga dinilai cukup mengkhawatirkan.

Kenaikan suku bunga ini dimungkinkan juga akan mempengaruhi suku bunga sektor perumahan, seperti bunga KPR. Karena kondisi tersebut membuat kaum milenial akan berpikir ulang untuk membeli hunian.

"Backlog" Rumah

Menkeu menyebut terdapat backlog atau kekurangan perumahan sebesar 12,75 juta. Artinya, jumlah penduduk yang membutuhkan rumah di Indonesia, terutama dari generasi muda yang akan berumah tangga cukup banyak, namun tidak bisa mendapatkan rumah.

"Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya end-up tinggal di rumah mertua, atau dia nyewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau enggak punya rumah, itu juga jadi masalah lebih lagi, menggulung per generasi," ucap Sri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan menargetkan penyaluran bantuan rumah sebanyak 103 ribu unit tahun ini. Bantuan hunian itu ditujuan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di antaranya lewat bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Rumah Swadaya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan, pada tahun 2022 Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 2,23 triliun rupiah untuk program BSPS dengan target 103 ribu unit rumah tidak layak huni.