KPPI Selidiki Pengamanan Importasi Keramik

JAKARTA - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan volume impor ubin keramik pada 29 Maret lalu. Penyelidikan dilakukan setelah mendapat permohonan dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mewakili industri dalam negeri penghasil ubin keramik.

"Dari bukti awal permohonan yang diajukan pada 26 Maret lalu, KPPI menemukan adanya lonjakan volume impor barang ubin keramik. Selain itu, juga terdapat indikasi awal kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri. Kerugian ini diakibatkan oleh lonjakan volume impor barang ubin keramik," terang Kepala KPPI, Mardjoko di Jakarta, Rabu (4/4).

Kerugian atau ancaman kerugian terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2015-2017. Indikator tersebut meliputi peningkatan persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual, penurunan volume produksi dan penjualan domestik yang membuat industri dalam negeri terus mengalami kerugian finansial, serta penurunan produktivitas dan kapasitas terpakai. Selain itu, juga penurunan jumlah tenaga kerja dan pangsa pasar industri di pasar domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2015-2017, volume impor ubin keramik terus meningkat dengan rerata 21,1 persen per tahun. Pada 2015, impor ubin keramik sebanyak 861.341 ton, kemudian naik 24,7 persen atau sebanyak 1.073.972 ton pada 2016, dan meningkat 17,5 persen atau sebanyak 1.262.016 ton pada 2017.

Negara asal impor ubin keramik antara lain Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Volume impor ubin keramik terbesar berasal dari Tiongkok, dengan pangsa impor sebesar 97,19 persen dari total impor ubin keramik Indonesia pada 2015. Pada 2016, pangsa pasarnya meningkat 98,84 persen kemudian pada 2017 turun menjadi 96,03 persen.

Dominasi Impor

Seperti diketahui, pada awal tahun lalu, Asaki mengeluhkan penurunan kontribusi produsen lokal terhadap permintaan pasar keramik. Bahkan, pasar RI didominasi keramik impor, yang mayoritas berasal dari Tiongkok. Ini tidak sesuai dengan geliat bisnis properti yang terus tumbuh.

Ketua Asaki, Elisa Sinaga menegaskan ASEAN-China Free Trade Agreement banyak merugikan keramik lokal. Padahal, sebelum kerja sama ini, bea masuk Tiongkok ke RI berkisar 20 persen.

ers/E-10