KPNas: Warga Masih Terbiasa Buang Sampah di Pinggir Jalan, Kenapa?

Bagong memandang perlu untuk dikaji lebih hati-hati dan obyektif masalah buang sampah di pinggir jalan ini. "Ada yang mengatakan, pengawasan dan penegakkan hukumnya longgar. Ada yang bilang, pelayanan kebersihan atau pengelolaan masih minim, ada yang di bawah 40 persen," katanya.

Data dari KLHK menjelang penilaian Adipura pada Agustus 2022, tingkat penanganan dan pengurangan nilainya ada yang masih nol (00%) pada beberapa kabupaten/kota. Dalam konteks ini kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

Bagong melanjutkan, urusan sampah secara teknis merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Mereka tidak bisa melakukan pelayanan kebersihan/pengelolaan sampah dengan alasan terbentur oleh minimnya anggaran. Ada yang lebih rumit dan kompleks, bahwa pengelolaan sampah belum jadi prioritas utama.

Alasan kedua, karena adanya politik anggaran. Anggaran diplot untuk proyek-proyek fisik sesuai kepentingan para penguasa daerah. Alasan ketiga menjadi semakin sulit, tidak adanya kemauan dinas teknis mengolah sampah dari sumber. Hanya memindahkan sampah dari TPS-TPS ke TPA. Anggaran pengelolaan sampah diarahkan untuk pengadaan truk sampah, alat-alat berat, dll.

"Jika diperhatikan persoalan yang rumit itu, perlu ditelusuri asal sumber sampah yang dibuang di pinggir jalan. Siapa pelakunya? Apakah ia pedagang, warga pemukiman, warga perumahan (real estate) atau dari mana? Perlu investigasi mendalam mempelajari alur sampah yang dibuang di pinggir jalan," paparnya.
Halaman Selanjutnya....