KPNas: Buruh Sortir Perempuan Cuma Jadi Objek Program Pemberdayaan

JAKARTA - Perempuan pekerja di sektor daur ulang plastik diupah murah. Kebanyakan dibayar dengan sistem borongan.

Buruh sortir plastik biasanya dibayar dengan sistem borongan, sekitar Rp500 ribu-Rp600 ribu per kg. Hasil sortir mereka sekitar 60-100 kg/hari. Pendapatannya sangat kecil, di bawah standar pengupahan daerah. Sementara sistem upah harian Rp35.000-Rp60.000.

Menurut Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), tingkat pendapatan buruh perempuan berbeda dengan lelaki yang lebih besar per harinya. "Mungkin secara teori gender, tenaga lelaki lebih kuat dan gerakannya lebih cepat ketimbang perempuan," katanya.

Tetapi masalahnya, kata Bagong, perempuan memiliki peran ganda. Peran reproduksi yakni merawat anak, pekerjaan rumah tangga, dll., dan peran produksi atau bekerja di luar rumah.

Pekerjaan buruh daur ulang plastik ini merupakan bagian dari sektor informal. Karakteristik informal antara lain pendidikan rendah, masuk kerja gampang, tak bermodal, tidak rumit, dan lainnya. Kepala rumah tangga yang memiliki 2-3 anak akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan besaran upah itu.

"Berdasarkan fakta obyektif, perempuan pekerja secara sosial ekonomi sangat rapuh. Bisa dibilang miskin atau miskin sekali. Hasil uang kerja tidak dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari secara layak. Misal makan tiga kali sehari dengan menu cukup kalori, gizi, protein. Bahkan, ada yang makan nasi dengan lauk krupuk, daun kol mentah, dan sambal," katanya.

Belum lagi terlilit utang rente dan riba, terjerat bank emok, bank harian, atau bank plecit. Beberapa perempuan bahkan kebingungan harus membayar cicilan bank emok.

"Betapa sulitnya menolong buruh miskin dan sangat miskin sektor daur ulang plastik! Apalagi yang menolong atas nama program charity atau program jangka pendek alakadarnya. Program itu sebenarnya hanya untuk menolong penyusun program itu. Perempuan miskin hanya dijadikan objek program saja. Padahal dalam proposalnya bertujuan meningkatkan income dan kesejahteraannya," ungkap Bagong.

Karena itu, kata Bagong, perlu model program yang dirancang dan direncanakan bersama kaum perempuan miskin, sebagai model perencanaan partisipatif. Kaum perempuan dilibatkan sejak perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

"Program itu harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dll yang bertujuan menguatkan, memberdayakan, dan memandirikan kelompok kaum perempuan," katanya.

Kaum perempuan tersebut semestinya diajak mengelola keuangan agar potensinya berkembang penuh. Pastinya, kaum perempuan akan menjadi subjek atau pelaku dari program pemberdayaan.

"Masalahnya, mereka dijauhkan dari pengelolaan keuangan dengan berbagai dalih. Pemilik proyek mengangkangi uang program," kata Bagong.

Padahal, kata dia, uang program sejak awal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kaum perempuan, kaum miskin. Jika kaum perempuan tidak diajak mengelola uang, artinya mereka telah ditipu sejak program diimplementasikan.

"Berhati-hatilah dengan program pemberdayaan atas nama orang miskin, kaum perempuan miskin, anak miskin, dll. Seringkali hanya jadi alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya, kaum perempuan miskin hanya dijadikan kuli dan objek penderita," kata Bagong.