![KPLP Perkuat Armada dan Personil Penjagaan Laut](https://koran-jakarta.com/images/article/phphdpbes_resized.jpg)
KPLP Perkuat Armada dan Personil Penjagaan Laut
![KPLP Perkuat Armada dan Personil Penjagaan Laut](https://koran-jakarta.com/images/article/phphdpbes_resized.jpg)
Kapal patroli milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
JAKARTA - Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat pengadaan armada dan personil untuk melakukan penegakan hukum di seluruh perairan nusantara.
Direktur KPLP, Ahmad mengatakan isntitusinya telah memiliki aset kapal patroli sebanyak 378 unit yang terdiri dari 7 unit kapal kelas I (60 meter), 15 unit kelas II (42 meter), 54 unit kelas III (28 meter), 65 unit kelas IV (15 meter), serta 237 unit kelas V (12 meter). Termasuk di dalamnya 39 (tiga puluh Sembilan) unit kapal yang berada di 5 (lima) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung dan PLP Kelas II Tual.
"39 kapal yang dimiliki oleh 5 Pangkalan PLP tersebut yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia," kata Ahmad di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Ia menambahkan untuk kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.
Kapal-kapal Patroli ini, kata Ahmad telah diinstruksikan untuk melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.
"Di sini dapat kami tegaskan bahwa dalam mengemban tugas Negara sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, awak kapal negara KPLP adalah garda terdepan yang mengemban tugas tersebut disamping sebagai law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran," katanya.
Seperti yang diketahui, bahwa Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang keberadaannya menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. mza/E-10
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya