KPK Tunjukkan Sejumlah Area Rawan Suap

Dalam kesempatan itu, KPK juga mengimbau kepada pemda wilayah Sulteng agar memperbaiki tata kelola aset-aset atau barang milik negara yang dikelola pemda. Berkaitan dengan itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, mengatakan bahwa terkait dengan pencegahan korupsi, pihaknya akan mengoptimalkan rapat koordinasi tiga bulan sekali. Hal ini terutama yang berkaitan dengan pembangunan daerah. "Ini akan kita laksanakan setiap tiga bulan untuk rapat bersama. Kita akan perbaiki semuanya," kata Gubernur.

Lili juga mengingatkan agar pemda wilayah Sulteng untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan. "Saya harap Sulawesi Tengah bisa bekerja lebih ekstra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah," katanya. KPK telah mengembangkan Monitoring Centre for Prevention (MCP), sebuah aplikasi atau dashboard untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

MCP meliputi 8 area intervensi: pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang-jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan dana desa.