KPK Fasilitasi Warga Adat Sorong Wujudkan Hutan Adat 

SORONG - Masyarakat adat Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V Papua Barat mendorong upaya mereka untuk menjadikan daerahnya sebagai hutan adat yang diakui negara.
Permintaan masyarakat adat Malaumkarta, Kabupaten Sorong tersebut langsung direspons oleh Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V Dian Patria yang melakukan kunjungan kerja di Sorong, Minggu (6/6).
Dian Patria mengatakan pihaknya akan membantu masyarakat adat Malaumkarta berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga usulan hutan adat dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Hutan adat yang diusulkan tersebut merupakan upaya masyarakat adat Malaumkarta untuk melindungi alam dan kearifan lokal setempat, agar berkelanjutan bagi generasi di masa akan datang sehingga kami membantu mereka berkomunikasi dengan kementerian terkait agar dapat terwujud," ujar dia.
Ketua Perkumpulan Generasi Muda Malaumkarta Torianus Kalami mengatakan pemuda setempat telah melakukan pemetaan batas wilayah adat 14 marga Suku Moi yang mendiami Malaumkarta Raya. Selain pemetaan wilayah adat, tim lapangan pemuda setempat juga melakukan pendataan terhadap potensi sumber daya alam yang ada di hutan Malaumkarta Raya.
Dia mengatakan pemetaan wilayah adat dilakukan, sebab pemerintah daerah telah menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Suku Moi di Kabupaten Sorong.