Kotak Suara Kardus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih dan menetapkan karton dupleks sebagai bahan untuk kotak suara Pemilu 2019. Penetapan kotak suara berbahan karton dupleks itu sudah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPU punya alasan kuat. Dengan kotak suara berbahan karton dupleks ini, penyelenggara pemilu itu bisa menghemat anggaran.

Harganya jauh lebih murah dibandingkan dari bahan aluminium tanpa mengabaikan kualitas dan ketahanan kotak suara itu. Anggaran kotak aluminium lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan dengan kotak suara dari bahan karton dupleks yang kedap air itu. Selain faktor biaya produksi, biaya distribusi, penyimpanan, dan perakitan kotak suara berbahan karton kardus dupleks itu jauh lebih mudah.

Apalagi banyak KPU di tingkat kabupaten dan kota yang belum punya kantor yang memadai. Mereka harus sewa gudang dalam jumlah yang besar bila menggunakan aluminium. Sewa gudang yang besar itu biayanya mahal. Apalagi tiap tahun biayanya terus meningkat.

Kotak suara berbahan karton dupleks ini juga dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal pendistribusian, karena tidak terlalu banyak menggunakan ruang. Kotak suara ini dapat dilipat dan dirakit kembali ketika sampai di tempat tujuan, sedangkan kotak berbahan aluminium sulit dibongkar pasang dan membutuhkan teknisi tersendiri.

Pemilu adalah soal kepercayaan. Tidak mudah membuat masyarakat percaya pada sebuah kegiatan bernama pemilihan umum itu. Apalagi saat ini gesekan antara kubu pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, sangat keras sekali satu dengan lainnya. Kepercayaan masyarakat itu perlu dijaga dengan penyelenggaraan pemilu dengan melaksanakan pemilu yang jujur dan adil.

Kita boleh saja berpolemik tentang kotak suara berbahan karton dupleks ini. Alasan bahwa kotak suara karton dupleks itu tidak bisa digunakan berkali-kali, ada benarnya. Sebagian kalangan menganggap itu pemborosan dalam penggunaan uang rakyat. Yang paling dikhawatirkan adalah soal ketahanan karton dupleks itu. Itu sah-sah saja.

Tapi, wacana yang dibangun jangan sampai kebablasan. Memang kotak suara yang terbuat aluminium jauh lebih kuat dari segi ketahanan dari pada kotak suara yang terbuat dari karton dupleks. Tapi, pemilu yang jujur dan adil itu tidak bergantung pada kotak suara yang terbuat dari aluminium atau kardus dupleks.

Pemilu yang adil dan jujur itu sangat bergantung pada pemangku kegiatan pemilu itu sendiri, termasuk KPU, Bawaslu, Capres-cawapres serta calon anggota legislatif. Di tangan mereka inilah bergantung apakah Pemilu 2019 nanti biasa berlangsung jujur dan adil, bukan pada kotak suara yang terbuat dari kardus dupleks atau aluminium.

KPU harus senantiasa meningkatkan performancenya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Pasalnya, baik atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti akan berdampak pada kehidupan berdemokrasi di Indonesia lima tahun mendatang. Tidak dipungkiri bahwa KPU saat ini dianggap sebagai satu diantara beberapa lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu harus dijawab dengan terlaksananya pemilu yang baik, sehingga hasilnya nanti tidak sampai disengketakan.

Peran KPU dalam menciptakan pemilu yang jurdil itu akan semakin penting ketika kepercayaan publik saat ini tergerus terhadap elite-elite partai politik. Rendahnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik itu sangat beralasan. Sekurangnya, ada dua faktor yang mendasari hal tersebut, seperti kerja parpol yang belum dirasakan oleh rakyat dan ramainya kader parpol yang korup.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu hendaknya dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu. KPU menghadapi tantangan utama, yakni membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemilu yang baik tentunya akan menghasikan pemimpin yang baik sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya.