Kota Yangon Mulai Dilanda Kekurangan BBM

YANGON - Pusat komersial di Myanmar, Yangon, menghadapi kekurangan bahan bakar, kata penduduk dan media yang dikendalikan junta pada Rabu (6/12), dengan ratusan kendaraan mengantre saat fajar dengan harapan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Surat kabar yang dikelola pemerintah,Global New Light of Myanmar, mengatakan kekurangan BBM dimulai pada Selasa (5/12) dan disebabkan oleh tertundanya pengiriman BBM dari Pelabuhan Thilawa ke stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sebagian besar bahan bakar ke Yangon tiba melalui pelabuhan, namun mata uang kyat lokal telah anjlok terhadap dollar sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2021, sehingga berdampak pada kemampuan importir untuk membayar pengiriman bahan bakar.

Puluhan mobil dan sepeda motor mengantre di SPBU sejak Rabu dini hari di Yangon, kata korespondenAFP. Di wilayah Bago di utara Yangon, beberapa SPBU membatasi penjualan hingga 20 liter per pelanggan, kata seorang korespondenAFP.

"Kami tutup selama sepekan karena kekurangan bahan bakar dan baru dibuka pagi ini," kata seorang petugas SPBU di Phayargyi, sekitar 75 kilometer sebelah utara Yangon. "Meski sekarang kami punya bensin, bensinnya akan segera habis karena banyak mobil dan sepeda motor yang datang ke kami karena SPBU terdekat lainnya tutup," imbuh dia.

Perekonomian Myanmar merosot sejak kudeta, yang memicu protes besar-besaran pro-demokrasi yang ditumpas oleh tindakan keras militer. Lusinan Pasukan Pertahanan Rakyat bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dengan bentrokan yang sering terjadi di sebagian besar wilayah negara.

Pada akhir Oktober, aliansi kelompok etnis minoritas bersenjata melancarkan serangan terhadap militer di wilayah utara Negara Bagian Shan dekat perbatasan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Myanmar.

Aliansi tersebut kini telah menguasai satu perlintasan perbatasan utama dan memblokir jalan-jalan menuju beberapa perlintasan perbatasan lainnya. Pekan lalu, pertempuran di wilayah timur sempat memblokir jalan raya perdagangan utama lainnya ke negara tetangga, Thailand.

Laporan PBB

Sementara itu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberi peringatan bahwa konflik internal di Myanmar utara telah meluas dan membuat semakin banyak orang yang mengungsi.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) mengatakan pertempuran di Myanmar telah meningkat sejak akhir Oktober serta meluas dari wilayah utara Negara Bagian Shan hingga Negara Bagian Rakhine, serta di bagian barat laut dan tenggara.

"Lebih dari setengah juta orang menjadi pengungsi internal baru akibat kekerasan yang terjadi. Jumlah ini melebihi dua juta orang yang sudah menjadi pengungsi internal," demikian pernyataan UNOCHA pada Selasa (5/12) lalu.

Untuk membantu warga sipil yang mengungsi akibat konflik yang berlangsung di Myanmar, ketua urusan kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, telah mengalokasikan 7 juta dollar AS dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF).

"Bantuan tambahan sangat dibutuhkan untuk memungkinkan lembaga kemanusiaan merespons kebutuhan yang semakin meningkat secara efektif dan dalam skala besar. Bantuan Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) akan membantu organisasi kemanusiaan memberi bantuan penyelamat hidup bagi mereka yang hidupnya tercerabut akibat konflik, ungkap UNOCHA.

Sedikitnya tiga kelompok etnis bersenjata yang bersatu dalam kelompok yang disebut Brotherhood Alliance, memerangi rezim junta untuk mengambil alih kendali di wilayah, sementara Tiongkok telah berupaya untuk segera menghentikan serangan.

Kelompok itu menyerang pasukan junta dan mereka telah merebut setengah lusin kota dan kini menguasai lebih dari 170 pos terdepan junta. Banyak orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

Tiongkok dan India telah menanggapi dengan hati-hati atas konflik yang sedang berlangsung. Beijing telah melarang warganya bepergian ke wilayah tersebut dan juga membantu mengevakuasi banyak warga asing yang terjebak selama pertempuran. AFP/Ant/Anadolu/I-1