Visi Aglomerasi -- Celah Anggaran dalam Kenyataan Terlalu Besar
Kota Global Perlu Rp600 Triliun
Foto : ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Tangkapan layar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam “Sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri” yang diadakan daring dan luring, Selasa (9/7).
"Creative financing diperlukan supaya ada peningkatan pendapatan," tandas Joko. Jakarta sendiri, kini bertransformasi menjadi kota bisnis berskala global. Hal ini seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Joko menuturkan, Jakarta akan berfungsi sebagai bagian dari simpul utama jaringan ekonomi dunia yang memiliki dampak langsung dalam tataran global.
Menurut Joko, pengesahan UU ini merupakan bukti dukungan dan keseriusan DPR dan pemerintah untuk merancang ulang berbagai aspek yang memerlukan optimalisasi. Hal ini seiring dengan peningkatan peran dan dinamika pembangunan Jakarta.
Baca Juga :
Penyangga Jakarta Siap Terima Perubahan
Tentu saja hal itu termasuk hubungan pemerintahan dalam lingkup kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianju?r (Jabodetabekpunjur) melalui format kawasan aglomerasi.
Kota Hijau
Sebelumnya,Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan selain menuju kota global, Jakarta juga ingin menjadi kota hijau. "Pemprov Jakarta mempersiapkan diri menjadi kota modern, hijau, asri, dan nyaman," ujar Heru. Dia mengatakan ini saat membuka Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka, Antara
Komentar
()Muat lainnya