Koordinasi Pengelolaan Air Buruk

Padahal menurut Reza, kekeringan terjadi pada wilayah yang sama yang terjadi kekeringan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pola yang digunakan untuk mengatasi kekurangan air tetap saja mengirimkan air curah ke lokasi-lokasi kering. "Pendekatannya masih sama persis, dan ini negara besar lho, namun pengelolaanya masih primitif," tukasnya.

Adapun permasalahan mendasar seperti alih fungsi lahan di daerah hulu, ruang terbuka hijau (RTH) yang masih di bawah 20 persen, serta infrastruktur irigasi dan layanan air minum belum menyentuh ke persoalan mendasar. Secara umum, kondisi pengelolaan air di Indonesia masih rentan terhadap bencana kekeringan. "Antisipasinya masih lemah, ditambah lagi kondisi iklim yang samakin sulit diprediksi, jadi menumpuk," katanya.

Di tengah kondisi demikian, Muhamad Reza mengatakan regulasi tentang revisi UU No7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) juga belum kunjung selesai. RUU tentang SDA sejak 2015 lalu direvisi, sampai sekarang juga belum tuntas. "Ini ada masalah apa? Sepertinya tarik-menarik antara pemilik modal dengan regulator. Ya memang tak sejalan, kita bicara lingkungan bertolak belakang dengan investasi. Ini menjadi perdebatan terus, seiring dengan itu kondisi makin kritis," paparnya.

Muhamad Reza menyesalkan kondisi karut-marut ini karena yang paling berat dirasakan adalah warga perdesaan yang menggantungkan air untuk pertanian, dan warga perkotaan yang membutuhkan air minum. Bagi warga desa yang terlanjur bercocok tanam dengan tanaman boros air, akan sengsara. "Tidak hanya itu, angka kematian yang disebabkan ketersediaan air, 136 anak meninggal per tahun, dan tidak sekadar urusan ekonomi saja."

Kekeringan Melanda
Halaman Selanjutnya....