Konsolidasi Politik Sulit Terwujud

JAKARTA - Ajang pesta demokrasi Pemilu 2019 sudah di depan mata. Skema pemilu serentak akan dilaksanakan pertama kalinya. Sudah barang tentu penting memperhatikan kondisi sebelum pemilu serentak itu dilakukan.

Berangkat dari harapan tersebut, maka kondisi menjelang tahun politik 2019 dapat digunakan sebagai momen untuk lebih memahami lebih dalam persepsi masyarakat atas makna kehidupan politik dan demokrasi. Salah satu indikator yang dapat ditelusuri adalah apakah penyelenggaraan tersebut telah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum?.

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, konsolidasi politik nasional sulit terwujud menuju Pemilu 2019. Menurutnya, ada kegagalan konsolidasi politik nasional yang terjadi akibat elite politik saat ini saling curiga dan saling tidak percaya. Padahal kata kuncinya adalah tidak ada konsolidasi demokrasi tanpa konsolidasi sipil.

Akibatnya, kata Harris, demokrasi Indonesia berada dalam periode stagnasi dimana kebebasan sipil dan partisipasi Pemilu semakin luas, tapi kualitas demokrasi tak kunjung lebih baik. Kegagalan konsolidasi politik, ujar dia, memunculkan pembelahan politik seperti yang terjadi sekarang ini.

"Pembelahan itu terjadi mulai dari level elit hingga level akar rumput. Ini tentu bahaya," kata Harris dalam diskusi di LIPI bertajuk "Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Penguatan Demokrasi" di LIPI, Jakarta, Selasa (11/12).

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menganggap, bahwa pemerintah dan elit parpol perlu mencermati tingkat partisipasi politik, kebebasan sipil dan perilaku pemilih. Hal yang dapat mempengaruhi perilaku memilih adalah kecenderungan pemilih, representasi agama, dan politik masyarakat.

"Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan salah satu aspek menonjol gang dapat menentukan kualitas pemilu," ujarnya.

Peneliti senior LIPI Syarif Hidayat membaca dugaan kuatnya politik transaksional dua tahun terakhir. Gejala itu dilihatnya pada gelaran Pilkada serentak 2017 dan 2018. Polanya, kata Syarif, adalah orang-orang yang terpilih dan menjabat melakukan 'cium tangan' ke bos-bos informal yang menjadi investor dalam proses politik.

Fungsi Demokrasi

Syarif yang juga Guru Besar Universitas Nasional itu melihat dalam satu atau dua tahun terakhir demokrasi Indonesia hanya bertujuan citra, sedangkan fungsi demokrasi itu sendiri hilang. Dari hasil kajian LIPI, kata Syarif, ada empat hal dalam indeks demokrasi nasional yang patut jadi perhatian dan mendapat nilai sangat jelek.

Keempatnya adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan serta peradilan yang independen.

"Akibatnya terjadi demokrasi ilusif yang membuat pemerintahan tidak berjalan efektif karena jabatan struktural dibajak parpol. Pemerintah tidak fokus karena hal-hal yang tidak perlu dan tidak seharusnya menjadi persoalan, tapi muncul ke permukaan sehingga urusan negara terabaikan," ungkap Syarif.

Peneliti Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani mengatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia harus tetap dijaga. Jika melihat perkembangan demokrasi Indonesia pasca Reformasi, terdapat sejumlah kemajuan yang signifikan.

"Artinya sebagai bangsa Indonesia harus tetap optimistis. Memang ada gangguan-gangguan, memang ada halangan rintangan, tapi kalau bangsa ini bisa melewati, saya rasa bukan mustahil Indonesia menjadi role model dalam beberapa tahun ke depan," ujar Sri. rag/AR-3