Konser Blackpink di Vietnam Bermasalah Gara-gara Peta Tiongkok

JAKARTA - Penyelenggara konser Blackpink di Vietnam meminta maaf karena situs web mereka menampilkan peta yang digunakan Tiongkok untuk membenarkan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan.

Dilaporkan BBC, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam menyebut peta di situs web promotor konser Blackpink, iME, sebagai "masalah tombol panas", dan itu "tidak dapat diterima".

Perusahaan yang bermarkas di Beijing itu mengatakan akan mengganti gambar-gambar itu.

Blackpink direncanakan akan menggelar dua konser di Vietnam dalam bulan ini.

Pengguna internet di Vietnam melihat peta di situs web tersebut.

Vietnam termasuk di antara sejumlah negara yang menggugat klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.

Sembilan garis putus-putus (nine-dash lines) digunakan dalam peta Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan untuk menunjukkan klaim teritorialnya.

Juru bicara Kemlu Vietnam Pham Thu Hang mengatakan, "promosi dan penggunaan produk atau publikasi yang menampilkan 'sembilan garis putus-putus' di Vietnam merupakan pelanggaran hukum Vietnam dan tidak dapat diterima".

Kementerian Kebudayaan Vietnam mengatakan sedang menyelidiki insiden itu.

Dalam permintaan maafnya, iME mengatakan, peta di situs webnya "tidak mewakili wilayah negara mana pun dan kami sadar akan menghormati kedaulatan dan budaya semua negara".

CEO iME Brian Chow menyebut insiden itu sebagai "kesalahpahaman yang tidak menguntungkan".

Pertunjukan artis pop terkenal seperti Blackpink jarang terjadi di Vietnam.

Kontroversi dengan Blackpink muncul beberapa hari setelah Vietnam melarang film "Barbiekarena penggambaran peta 'sembilan garis putus-putus'.

Warner Bros, distributor film tersebut, membela penggambaran peta tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah "seperti gambar krayon anak kecil yang aneh".

"Corat-coret itu menggambarkan perjalanan khayalan Barbie dari Barbie Land ke dunia nyata. Tidak dimaksudkan untuk membuat pernyataan apa pun," kata Warner Bros.

Pada 2016 sebuah pengadilan internasional di Den Haag memutuskan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki dasar hukum, tetapi Beijing tidak mengakui keputusan tersebut.

Sebaliknya, negara itu telah membangun pulau-pulau buatan di atas karang dan singkapan yang sebelumnya tidak berpenghuni.