Kongres Tak Mampu Selesaikan Persoalan

JAKARTA - Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yang akan diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Desember 2018 dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar kebudayaan di Tanah Air. Kongres juga tidak akan berdampak pada pemajuan kebudayaan secara signifikan.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Prihantoro, Budayawan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi, dan Budayawan Mohammad Sobary ketika dihubungi secara terpisah, Selasa (6/11).

Menurut Fahmi, KKI belum mampu menjawab persoalan mendasar kebudayaan. Salah satu persoalan yang masih banyak ditemui di akar rumput yakni pengelolaan cagar budaya. Dari tahun ke tahun, pengelolaan cagar budaya belum berubah, sedangkan KKI sudah memasuki usia ke-100 tahun.

Dia menambahkan program pemerintah hendaknya fokus pada persoalan mendasar. "Kasus perusakan cagar budaya terus terjadi, juga pada saat bersamaan instansi pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Semua instansi harus tersinkronisasi dengan kebudayaan," jelas dia.

Menurut dia, cagar budaya tak hanya berkaitan dengan kebudayaan, melainkan juga ekonomi, tata ruang, dan sosial. Selain itu, undang-undang cagar budaya juga tidak berpihak pada masyarakat. "Peran pemerintah belum terlampau signifikan dalam menyelesaikan salah satu persoalan kebudayaan ini," kata Fahmi.

Budayawan dari ITB, Acep Iwan Saidi, mengatakan bahwa pihaknya tidak yakin, kongres akan menghasilkan rekomendasi signifikan yang akan berdampak pada pemajuan kebudayaan.

Keyakinan Acep itu didasari karena KKI 2018 tidak mencoba merespons realitas politik yang sedang terjadi menjelang Pilpres 2019. Padahal yang terpenting, bagaimana pergolakan politik bisa berimplikasi pada pembangunan kebudayaan ke depannya.

Salah satu contohnya, menurut dia, bagaimana kebudayaan bisa menjadi salah satu tema dalam debat capres dan cawapres, sehingga pasangan capres dan cawapres tersebut bisa mengeluarkan konsep, strategi, dan janji untuk memajukan kebudayaan dan menjadikan kebudayaan sebagai salah satu basis pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter.

Perjalanan Bangsa

Sementara itu, Mohammad Sobary mengatakan kongres harus membahas arah perjalan bangsa ke depan, baik jangka panjang dan menengah.

"Arah perjalanan itu isinya minimal mencakup kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita belum pernah berjalan di atas kebijakan ini. Sistem pendidikan dirumuskan di tingkat bawah, paling tinggi di tingkat menteri tanpa kiblat atau rujukan pada kebijakan yang lebih tinggi atau pada tingkat kebijakan negara," jelas Sobary.

Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, meminta KKI 2018 jangan hanya sekadar formalitas. "Jika selama ini ada kesan, kegiatan yang dilaksanakan oleh birokrasi hanya sekadar formalitas dan penyerapan anggaran, KKI diharapkan jauh dari citra demikian," ujarnya.eko/Ant/E-3