Komitmen Memensiunkan PLTU Batu Bara dalam Perpres Percepat Pengembangan Energi Terbarukan Perlu Lebih Ditingkatkan 

Selain itu, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional juga diperkenankan untuk dibangun dengan syarat berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan beroperasi maksimal sampai 2050.

"Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 saja masih terdapat 37 PLTU baru. Itu baru dari RUPTL PLN, belum menghitung PLTU-PLTU di wilayah usaha lain yang datanya sulit untuk dapat diakses publik. Selain itu, beberapa dari PLTU ini juga terbukti gagal mendapatkan pendanaan, dan tidak kunjung dibangun. Kami menilai Perpres No. 112 Tahun 2022 sepatutnya menjadi momentum juga untuk meninjau kembali seluruh RUPTL wilayah usaha selain PLN," ujar Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo G. Sembiring dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/9).

Selain itu, penggantian pembangkit yang diakhiri operasinya juga tidak tegas, dengan hanya menyebutkan "dapat digantikan dengan pembangkit Energi Terbarukan" alih-alih secara tegas mewajibkan penggantian dengan energi terbarukan.

Selain itu, pertanggung jawaban lingkungan hidup juga tetap perlu dimintakan. "Jangan sampai penutupan PLTU ini menghilangkan pertanggungjawaban pemilik pembangkit. Hingga saat ini, cukup banyak PLTU yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya berdampak besar bagi lingkungan, namun juga merugikan masyarakat. Tanggung jawab untuk memulihkan maupun penyelesaian konflik tentu perlu diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebelum PLTU dipensiunkan," ujar Deputi Direktur ICEL, Grita Anindarini.