Komitmen Kementan Jalankan Pemerintahan Bersih

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah menyampaikan pandangan serupa. Ia mengingatkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah mengatakan bahwa data pangan Indonesia keliru sejak 20 tahun yang lalu.

"Tudingan kesalahan mengenai data pangan yang dialamatkan pada Kementan era Pemerintahan Jokowi tidak beralasan dan kurang berdasar. Karena Kementan di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman baru berjalan sejak 2014 lalu," ujar Luthfi.

Ia mengimbau agar semua pihak memahami tugas fungsi masing-masing lembaga dan kementerian, sebelum melontarkan pendapat. "Tugas pokok fungsi Kementan memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tidak punya tanggung jawab secara yuridis dan de facto untuk menyusun data pertanian," katanya.

Laporan BPK
Untuk menepis keraguan mengenai penggunaan anggaran, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan selalu melakukan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Agar penggunaan anggaran yang difokuskan untuk sarana dan prasarana pertanian, terjaga akuntabilitasnya. "Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Amran.

Sekjend Kementan, Syukur Irwantoro, menambahkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, juga membuktikan penggunaan anggaran yang bersih.
Halaman Selanjutnya....