Komisioner dari Industri Rentan Konflik Kepentingan

JAKARTA - Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kalangan industri dinilai memiliki sisi positif dan negatif. Meski demikian, hal itu dikhawatirkan memicu konflik kepentingan.

"Positifnya adalah memiliki expertise pengalaman di bidang technical, atau praktisi di bidang keuangan. Ini bisa memberikan kemampuan bagi OJK untuk beradaptasi, terutama dari sisi kemampuan digital," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, dalam keterangan di Jakarta, Senin (28/2).

Sementara dari sisi negatifnya, lanjut Bhima, tentu akan memberikan risiko adanya konflik kepentingan, karena dikhawatirkan pengawasannya menjadi tidak profesional dan seimbang. Menurut Bhima, masuknya perwakilan industri ke dalam struktur dewan pengawas keuangan suatu negara sebetulnya bisa dilakukan. Hal tersebut terjadi di Amerika Serikat (AS), namun syaratnya ketat.

"Salah satunya selama dua tahun, pejabat tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap sektor industri tempat mereka bekerja dulu, atau dikatakan melakukan pengawasan di bidang lainnya," kata Bhima.

Selain itu, anggota dewan pengawas keuangan yang terpilih tersebut juga diwajibkan untuk melepaskan seluruh kepemilikan saham yang ia miliki terkait industri keuangan.
Halaman Selanjutnya....