Koalisi Perumahan Gotong Royong Kampanyekan Kerja Sama Wujudkan Hunian Layak bagi Semua

Melalui Dialog Perkotaan Indonesia (Indonesia Urban Dialogue) yang diadakan di Jakarta, pada 5 Oktober 2023, koalisi tersebut mengkampanyekan keberadaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang mendapatkan mandat dari Peraturan Presiden No 9/2021. Tujuannya untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai lembaga non struktural, BP3 diharapkan bisa mendorong terobosan lintas badan sektoral. Bersama kelompok masyarakat sipil lainnya, Koalisi Perumahan Gotong Royong mendorong agar masyarakat sipil menjadi bagian aktif dalam perumusan, perencanaan, dan pembentukan BP3 sehingga memastikan adanya terobosan pemenuhan hak atas hunian layak dan akses dan partisipasi aktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang tinggal di kawasan informal.

Usulan koalisi disambut baik oleh perwakilan kementerian yang hadir. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas menyatakan bahwa apa yang diminta oleh koalisi sudah dilakukan (melalui program DAK Integrasi). Namun demikian ia mengakui masih diperlukan pendekatan tambahan yang melengkapi DAK Integrasi seperti reforma agraria di perkotaan.

"Perbaikan kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan persoalan permukiman informal, dan pengakuan bentuk bentuk lain dalam pengelolaan dan pembiayaan, salah satunya melalui koperasi. Usulan koalisi terkait BP3 yang diharapkan bisa menjadi operator penyediaanpublic housing, yang tidak tumpang tindih dengan kementerian lain," ujarnya.