KLHK Luncurkan Dokumentasi Aksi Menuju FOLU Net Sink 2030

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022. Dokumen ini termasuk upaya Indonesia mencapai Forestry and Other Land Uses/FOLU Net Sink 2030.

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/10).

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai di mana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan di sela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa (4/10). Acara peluncuran SOIFO 2022 dihadiri, antara lain Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo.

Seperti dikutip dari Antara, melalui SOIFO 2022 ini, Menteri Siti Nurbaya ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.

Aksi Iklim Global

Menteri Siti mengajak semua delegasi berbagi pengalaman mengelola hutan secara lestari dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global.

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan Indonesia berpandangan hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target NDC.

FOLU Net Sink 2030 Indonesia menggunakan tiga modalitas kerja yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Tata Kelola Karbon.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto mengatakan hutan berperan penting dalam pemulihan pasca-Covid-19 dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah kini mendorong implementasi multi-usaha kehutanan. "Pengembangan multi-usaha kehutanan akan mengoptimalkan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang mencakup hasil hutan kayu, nonkayu, dan jasa lingkungan," katanya.

Untuk mendukung kebijakan multi-usaha kehutanan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan, dan meningkatkan pelayanan.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo, mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta hektare siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030. "Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari menghindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekaragaman hayati," katanya.

Dia menambahkan diperlukan 14 miliar dollar AS untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. "Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen atau 7,7 miliar dollar dolar AS berasal dari investasi swasta," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri LHK, Alue Dohon, mengatakan upaya Indonesia untuk mencapai penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FOLU) pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi. "FOLU Net Sink pada 2030 tidak sama dengan nol deforestasi atau mengakhiri deforestasi. Ini penting saya sampaikan," ujar Alue Dohong, beberapa waktu lalu.

Ia menekankan satu dari 11 instrumen untuk mencapai FOLU Net Sink pada 2030 adalah berupaya mengontrol deforestasi sebanyak banyaknya. "Saya rasa tidak ada satupun negara di dunia yang dapat mencapai nol deforestasi. Selama populasi kita masih tumbuh, ekonomi masih berjalan dan infrastruktur dibangun, kita tentu membutuhkan lahan untuk pembangunan," katanya.

Menurut dia, yang terpenting adalah mengontrol deforestasi dan memanfaatkan lahan yang ada sebaik-baiknya. "Saya rasa ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai FOLU Net Sink," tuturnya.

Ia mengemukakan sejak 2010 hingga 2019 Indonesia sudah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 45 ribu hektare. "Kita menargetkan restorasi mangrove lebih dari 630 ribu hektare pada 2024. Ini mungkin adalah target terbesar dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove," ucapnya.