KKP Siap Tingkatkan Investasi di Wilayah Laut

JAKARTA - Sejalan visi Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera serta semangat KKP Accelerate, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah program unggulan untuk meningkatkan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari, saat ini pihaknya juga tengah mengoptimalkan perizinan berusaha di subsektor pengelolaan ruang laut seperti penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), sumber daya nonhayati/ nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan.

"Dari target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat proses persyaratan dasar perizinan berusaha untuk KKPRL sebesar Rp6 miliar di tahun 2022, diprediksi akan tercapai PNBP sebesar Rp50 miliar. Tahun 2022 telah disiapkan anggaran sebesar Rp378 miliar, selain untuk mengimplementasikan program unggulan juga untuk menjalankan program-program prioritas subsektor pengelolaan ruang laut lainnya," kata Tari dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/1).

Dalam penataan ruang laut, tambahnya, KKP menargetkan secara akumulatif 31 dokumen zonasi dapat rampung dan ditetapkan. Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan jenis ikan, KKP menargetkan 2 juta hektare penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga total penetapan oleh Menteri menjadi 15,8 juta hektare, dengan 13,8 juta hektare kawasan ditargetkan dikelola secara efektif. Untuk perlindungan jenis ikan, KKP siap mengelola 16 jenis ikan dilindungi.

"Beberapa program lain yang difokuskan pada pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP akan melakukan sertipikasi terhadap 6 pulau kecil, membangun 4 dermaga apung untuk mendukung konektivitas pulau-pulau kecil, memfasilitasi 4 Komunitas Masyarakat Humas Adat, Tradisional, dan Lokal serta rehabilitasi 25 kawasan pesisir melalui program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, penanaman vegetasi pantai, penanaman mangrove, dan desa pesisir bersih," kata Tari.
Halaman Selanjutnya....