KKP Perbaiki Belanja Konsumtif

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Gelar Pengadaan Barang/ Jasa KKP Tahun 2019 demi transparansi pelaksanaan dan meningkatkan partisipasi penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek APBN 2019.

JAKARTA - Kegiatan tersebut dihadiri para penyedia barang dan jasa, baik jasa konstruksi, konsultasi, dan lainnya yang telah melakukan registrasi secara online, dari perusahaan swasta nasional maupun BUMN. Dalam kegiatan tersebut juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara KKP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai pengadaan barang dan jasa melalui katalog sektoral.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Nilanto Perbowo, dan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog, Sarah Sadiqa, disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Seperti diketahui, pagu APBN KKP 2019 mencapai 5,48 triliun rupiah. Pelaksanaan APBN KKP 2019 ini sebagian akan dibelanjakan untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik, sehingga dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan memberikan masukan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi tercapainya tujuan tersebut.

Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo, juga berharap para penyedia barang dan jasa dapat mempersiapkan lebih awal dan berkomitmen menyediakan barang dan jasa di KKP dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif dengan tetap berpedoman pada aturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Senada hal tersebut, Menteri Susi menginstruksikan agar Pelaksanaan APBN KKP 2019 harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dia mengharapkan jajarannya melakukan perbaikan dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

"Saya ingin KKP membuat kapal minimal 1.000-3.000 setiap tahunnya. Harus bisa, kenapa tidak. Karena saya tahu di Pangandaran juga dulu waktu saya juga masih mengerjakan perikanan, bengkel kayu kecil saja satu minggu bisa mengerjakan 5-10 (kapal)," tuturnya.

Pembenahan Sistem

Untuk itu, Susi menginginkan pembenahan sistem tata kelola APBN agar lebih efektif dan efisien, yang berorientasi pada hasil. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan aturan yang dapat menghambat pengadaan.

Karena itu, dia ingin agar tender di KKP direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. "Agar kita sebagai pemerintah dapat membelanjakan anggarannya sehingga menjadi efisien, efektif, dan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan cukup untuk sebuah langkah besar membangun ekonomi perikanan dan kelautan," ujarnya.

Sementara itu, sesuai permintaan Menteri Susi, Plt. LKPP, Ikak Gayuh Pratiastomo menyatakan komitmen untuk terus mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan mekanisme dan platform-platform yang lebih efektif.

"Kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru di dalam cara kita berproses. Dan saya berharap, inovasi-inovasi ini akan terus kita aplikasikan, akan terus kita upayakan, sehingga proses kita lebih mudah dan semakin mudah tentunya tanpa mengurangi akuntabilitasnya," Gayuh.ers/E-10