Kita Serahkan ke Pemprov DKI

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta sedang membahas tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Namun, beberapa wakil rakyat menilai pemberian subsidi untuk tarif MRT itu tidak tepat sasaran. Sehingga, pihaknya mengusulkan agar tarif MRT digratiskan untuk warga Jakarta saja.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, wartawan Koran Jakarta, Peri Irawan, mewawancarai Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3). Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda terkait usul menggratiskan tarif MRT?

Jadi kan saya sudah kemukakan, perhitungan tarif sepenuhnya mengacu kepada Permenhub 17/2018. Inti dari peraturan itu adalah komponen cost yang dijadikan sebagai komponen tarif itu adalah dari biaya sarana dibagi tiga kelompok besar, satu biaya modal. Itu adalah intinya biaya penyusutan, itu biaya penyusutan diatur dalam PSAK (pernyataan standar akuntasi keuangan).

Lalu, bagaimana biaya operasi?

Kedua, biaya operasi. Tapi yang berkaitan dengan peningkatan ridership dan pengoperasian kereta. Ya kan. Pegawai yang ada di stasiun, yang operasikan, OCC, itu masuk di situ. Setelah itu, kelompok ketiga berkaitan dengan biaya maintenance. Ini kecil sekali karena kita relatif masih baru, sehingga kalau ditotal itu tarif perekonomian kita 31 ribu rupiah.

Bagaimana kalau penumpangnya meningkat?

(Perhitungan tarifnya) akan berkurang. Kalau kita hitung 130 ribu penumpang, mungkin sekitar 20-an ribu turun lagi. Karena cost-nya relatif tetap, tapi ridership-nya naik. Jadi, subsidinya makin kecil. Sebenarnya, proses ini sudah cukup lama bahkan Pak Gubernur sudah membentuk tim tarif.

Kalau digratiskan secara sektoral, apakah memungkinkan?

Kalau saya tadi sudah katakan, kalau gratis atau tidak gratis kan saya serahkan ke Pemprov. (Soal teknologi), menurut saya begini, MRT kan nggak kenal orang. Jadi kartunya e-money dan sebagainya kan nggak kenal. Kalau warga DKI bisa ada kartu khusus, kan warga DKI bisa (gratis). Tapi kalau ke MRT-nya, jangan memisahkan. Kalau saya ya, agak sulit.

Dengan tarif keekonomian sebesar 31 ribu rupiah, berapa keuntungan bagi MRT?

Kan total cost-nya sebesar 590 ribu rupiah. Jadi 10 persennya, ya sekitar 59 ribu rupiah kan. Dan 10 persen itu kan dibolehkan.

Kalau komponen keuntungan ini dihilangkan bagaimana?

Tadi itu. Kalau tadi dihilangkan dan penyusutan dihilangkan, itu dari tarif keekonomian 31 ribu rupiah menjadi 25,057 per penumpang. Turun 6.000. Jadi, sekitar 15 ribu kan PSO-nya (subsidinya) selama 2019. Kurang lebih angkanya itu. P-5