Kilang Terintegrasi Dibutuhkan

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih akseleratif lagi dalam membangun kilang minyak dan gas bumi (migas) yang terintegtasi dengan industri petrokimia. Pasalnya, hingga saat ini, RI belum memiliki kilang migas terintegrasi sehingga memicu impor nonmigas yang membengkak dalam tiga bulan terakhir.

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menegaskan semenjak Desember lalu, neraca perdagangan RI berada pada zona negatif karena dipicu impor sektor nonmigas. Puncaknya terjadi pada Januari lalu berlanjut ke Februari. "Defisit sektor nonmigas karena penetrasi impor yang begitu besar," tegasnya, di Jakarta, Selasa (20/3).

Faisal menjelaskan pembengkakan impor nonmigas karena industri nasional tidak berkembang lebih pesat sehingga hampir semua jenis makanan dan minuman (bukan produk) masuk ke RI.

Barang-barang itu datang dari Taiwan, Korea, Malaysia, Singapua, Thailand yang sebetulnya modalnya cuma air dan gula. Produk makanan dan minuman yang diimpor tersebut menggunakan kemasan berbasis petrokimia, dan petrokimia kita lemah sekali, sehingga tidak kuat menghasilkan produk turunan dalam jumlah besar.

Menurutnya, lemahnya industri petrokimia itu karena pemerintah menjadikan migas sebagai komoditas, sebagai sumber penerimaan negara, APBN hingga subsidi, bukan menjadikannya sebagai ujung tombak pembangunan. Padahal kilang itu selain menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) juga hasilkan side produk yang namanya Nafta.
Halaman Selanjutnya....