Khofifah: Putus Mata Rantai TBC dengan TOSS

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, baru-baru ini mengatakan,
Pemprov Jatim menaruh perhatian serius terhadap penyakit tuberkulosis paru (TBC). Jatim menduduki posisi kedua di tingkat nasional dalam penemuan kasus TBC untuk menuju eliminasi TBC 2030.

Upaya menanggulangi penyakit menular tersebut, Khofifah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 50 tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit tuberkulosis dan melalui surat keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/9/KPTS/013/2023, telah terbentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, strategi Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) merupakan langkah yang tepat dalam memutus rantai penularan TBC di masyarakat dengan melibatkan seluruh sektor kegiatan investigasi kontak TBC dan skrining mandiri gejala TBC melalui aplikasi e-tibi yang massif dilakukan di masyarakat.

"Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan sarana-prasarana diagnostik TBC terus diperbarui sesuai perkembangan ilmu dan teknologi," ujarnya dsaat membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah bertema, 'Harmonisasi Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Transformasi Kesehatan di Surabaya, Rabu, (26/7).

"Upaya tersebut diharapkan mampu menemukan kasus TBC sedini mungkin dan pasien TBC segera mendapatkan pengobatan yang bermutu di seluruh fasilitas layanan kesehatan di provinsi Jawa Timur," katanya.

Selain TBC, sejumlah poin bidang kesehatan yang perlu diperkuat dalam Program Prioritas Kesehatan Tahun 2023 adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting.

Untuk itu, ia mengajak seluruh stake holder kesehatan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyatukan langkah dan harmonisasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penurunan AKI, AKB dan stunting juga merupakan prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024.

Menurut Khofifah, mengutip data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan (Pusdatin Kemenkes), AKI di Jawa Timur tahun 2022 sebanyak 499 kasus. Jumlah tersebut menurun per Januari-Juni 2023 sebanyak 203 kasus. AKI di Jatim jauh lebih rendah daripada nasional. Tahun 2022 AKI di Jatim 93/100000 kelahiran hidup. Sedangkan target nasional target tahun 2024 adalah 183/100000 kelahiran hidup.

"Pencapaian ini tidak berhenti sampai disitu, tetapi semua harus tetap bekerja keras," katanya.

Sedangkan jumlah kematian AKB di Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 3.172 bayi dan data per 1 Juli 2023 sebanyak 1.502 bayi. "Sementara berdasarkan data laporan kabupaten/kota di Jawa Timur sampai dengan 30 juni 2023 terdapat 216 kematian ibu dan 1.618 kematian bayi," katanya.

Untuk memacu capaian, dia mengaku Pemprov Jatim berupaya meningkatkan kunjungan pemeriksaan ibu hamil 6 kali selama masa kehamilan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, edukasi program kesehatan ibu dan anak secara rutin.

"Selain itu, penyusunan panduan praktik klinis program kesehatan ibu dan anak, pendampingan RS pemerintah provinsi ke RS kabupaten/kota, penguatan kemitraan melalui forum penurunan AKI dan AKB provinsi Jawa Timur," katanya.

Upaya pencegahan AKI dan AKB juga diikuti dengan sosialisasi masif mengenai stunting. Mengingat ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan prioritas penanganan yang tidak terpisahkan.

Khofifah mengatakan, angka prevalensi stunting pada balita menurut survei status gizi indonesia (SSGI) oleh Badan Litbang Kesehatan Kemenkes RI di tahun 2022 prevalensi stunting Jawa Timur sebesar 19,2 persen dan tahun 2024 stunting bisa turun hingga 14 persen.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan penurunan, kata Khofifah, meningkatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang dilakukan rutin setiap bulannya dengan melibatkan seluruh elemen pentahelix dan melakukan intervensi strategis antara lain berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

"Kami juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hadir ke posyandu yang menjadi salah satu intervensi untuk mendeteksi masalah balita stunting," katanya.