Ketua Parlemen Inggris Tolak "Voting" Ulang Brexit

LONDON -Parlemen Inggris menolak tawaran Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, mengulangi pemungutan suara untuk mendapatkan kesepakatan perpisahan dengan Uni Eropa. Anggota parlemen yang berkuasa ternyata tidak dapat memberikan suara lagi pada proposal yang sama, yang sebelumnya telah mereka tolak.

"Pemerintah mengirimkan kembali ke parlemen proposisi yang sama, atau secara substansial proposisi yang sama," kata Juru Bicara Majelis Parlemen Inggris, John Bercow, Senin (18/3) waktu setempat.

John Bercow mengutip preseden yang berasal dari tahun 1604. Ini adalah yang pertama kalinya dalam lebih dari satu abad seorang pembicara parlemen mengajukan aturan.

Menanggapi pertanyaan anggota parlemen tentang keputusannya itu, Bercow mengatakan bahwa itu berarti pemerintah harus menemukan cara untuk secara substansial mengubah kesepakatan dengan UE sebelum dapat di-voting kembali.

Mendekati kurang dari dua minggu sebelum 29 Maret yang dapat memicu guncangan ekonomi Inggris, PM May berharap ada jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi saat ini, baik dengan parlemen, maupun dengan Uni Eropa.

Pemerintahan May saat ini sedang berebut untuk meyakinkan anggota parlemen mendukung Brexit. Sebuah sumber dari pemerintah mengatakan yang diinginkan oleh parlemen adalah perpanjangan yang lebih lama, di mana parlemen akan mengambil alih proses dan memaksa bentuk Brexit yang lebih lembut.

Krisis Konstitusional

Pengacara Jenderal Robert Buckland, seorang anggota parlemen Konservatif yang memberikan nasihat hukum kepada pemerintah, mengatakan Bercow telah menjerumuskan Inggris ke dalam "krisis konstitusional utama".

Dia menyarankan parlemen harus dibubarkan lebih awal sebelum berkumpul kembali dalam sesi baru, untuk membawa kesepakatan yang sama di hadapan para anggota parlemen.

Pertemuan para menteri luar negeri Eropa di Brussels untuk pembicaraan pra-KTT pada Senin secara luas mendukung pemberian penundaan, tetapi mempertanyakan tujuannya. "Kami tidak menentang perpanjangan di Belgia, tetapi masalahnya adalah melakukan apa?" ujar Menteri Luar Negeri Belgia, Didier Reynders.

Menurut seorang pejabat senior Uni Eropa, Brussels dapat menangani permintaan Inggris untuk menunda Brexit diterima kapan saja hingga jam terakhir sebelum pukul 11:00 waktu London pada 29 Maret, kata seorang pejabat senior Uni Eropa kepada wartawan. AFP/ang/P-4