Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Regulasi Pemerintah -- Biaya Pendidikan Akan Naik Tajam

Ketua MPR Minta Rencana PPN Sembako Dibatalkan

Foto : Antara Aceh/HO

Ketua Ketua MPR Bambang Soesatyo mengenakan busana Kerawang Gayo pada acara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (1/6/).

A   A   A   Pengaturan Font

Masih banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat, dengan memaksimalkan dari potensi yang ada.

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor sembako dan pendidikan. Ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
"Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," kata kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6).
Bamsoet menilai rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu, sektor sembako dan pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.
Dia mencontohkan rata-rata per tahun, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras akan dikenakan PPN.

Kualitas Pendidikan
Menurut dia, saat masih rendahnya kualitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan negeri, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Karena itu dia menilai pengenaan PPN terhadap pendidikan, sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki concern terhadap pendidikan.
"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitifitas terhadap kondisi rakyat," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai Kementerian Keuangan harus menyadari masih banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat terutama memaksimalkan dari potensi yang ada.
Hal itu, menurut dia, karena hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai 374,9 triliun rupiah atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai 1.229,6 triliun rupiah.
"Artinya, masih banyak peluang yang bisa digarap, dengan memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada. Sebelum memberatkan rakyat, Kementerian Keuangan harus terlebih dahulu menertibkan jajarannya agar bisa mengejar para pengemplang pajak yang potensinya mencapai ratusan triliun per tahun," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah saat ini masih tetap fokus memulihkan ekonomi sehingga dirinya sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenakan PPN.
"Pemerintah benar-benar menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita adalah pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (10/6).
Dia menjelaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top