Ketua MPR Diputus lewat Kesepakatan Politik

Ditegaskan Karding, MPR memiliki tradisi kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta semangat kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, seorang Ketua MPR juga harus memiliki sifat dan watak negarawan yang menonjol, serta bebas dari prinsip-prinsip politik praktis untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan partainya tidak memasukkan posisi Ketua MPR sebagai salah satu syarat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Meskipun demikian, ia mengaku pihaknya tidak munafik dengan menginginkan jabatan salah satu pimpinan MPR.

"Tentunya kami tidak munafik. Sebagai partai suara terbanyak kedua, tentu ada harapan, Gerindra bisa mendapat salah satu pimpinan MPR, tidak harus menjadi ketua," beber Andre.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan perebutan posisi Ketua MPR disebabkan dengan agenda MPR yang potensial ke depan seperti amendemen UUD 1945 yang kelima. Selain itu, posisi Ketua MPR dengan segala protokolernya dan sejajar dengan presiden membuatnya seksi untuk diperjuangkan. tri/N-3