Ketua HAM PBB Desak Suu Kyi Mundur

BANGKOK - Peraih anugerah Nobel Perdamaian yang juga pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, didesak oleh ketua hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin setelah terjadi aksi kebrutalan militer terhadap warga Rohingya pada tahun lalu. Hal itu disampaikan Zeid Ra'ad Al Hussein saat sesi wawancara dengan kantor berita BBC, Kamis (30/8).

"Suu Kyi dalam posisi yang bisa berbuat sesuatu. Ia bisa terus bungkam atau lebih baik jika ia mundur (dari posisi pemimpin de facto Myanmar)," kata Zeid.

Dalam aksi militer pada 25 Agustus 2017 lalu, sekitar 700 ribu warga minoritas di Negara Bagian Rakhine kabur ke Bangladesh. Menurut saksi-saksi, alasan mereka kabur karena telah terjadi kejahatan atas kemanusiaan seperti pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran desa-desa mereka dalam skala yang amat luas.

Suu Kyi yang dulu perupakan pembela HAM, bungkam mengenai hal ini dan bahkan sama sekali tak mengeluarkan kecaman terhadap kebrutalan militer di negaranya. Terkait adanya eksodus, Suu Kyi malah menyatakan telah terjadi salah informasi atas apa yang terjadi di Rakhine dan ia mendukung aksi militer yang bertujuan menumpas teroris.

Pernyataan Zeid itu dilontarkan setelah awal pekan ini PBB mengeluarkan laporan yang menyimpulkan agar panglima dan jenderal-jenderal di Myanmar harus dituntut atas upaya genosida terhadap warga minoritas.

Penyataan Nobel

Sementara itu panitia Nobel di Norwegia pada Rabu (29/8) menyatakan bahwa anugerah Nobel Perdamaian yang telah diberikan pada Aung San Suu Kyi, tidak akan ditarik menyusul adanya laporan PBB yang menyatakan tentara Myanmar terbukti telah membantai warga Rohingya.

"Sangat penting untuk diingat bahwa anugerah Nobel, entah di bidang Fisika, Sastra, atau Perdamaian, diberikan untuk beberapa upaya atau capaian pada masa lalu," kata Olav Njoelstad, sekretaris panitia Nobel Norwegia. "Aung San Suu Kyi mendapatkan anugerah Nobel Perdamaian untuk perjuangannya bagi demokrasi dan kebebasan hingga 1991, tahun dia diberi hadiah itu," imbuh Njoelstad.

Ditambahkan oleh Njoelstad bahwa aturan Nobel tidak memungkinkan anugerah ditarik. Tahun lalu, ketua panitia itu, Berit Reiss-Andersen, juga menyatakan tidak akan menghapus penghargaan tersebut setelah muncul kecaman atas peran Suu Kyi dalam tragedi Rohingya.

"Kami tidak melakukannya. Bukan tugas kami untuk mengawasi atau menyensor yang pemenang lakukan sesudah anugerah itu diperoleh," katanya dalam wawancara televisi, "Peraih anugerah itu sendirilah yang harus menjaga nama baik mereka," pungkas Reiss-Andersen.

AFP/Ant/I-1