Ketua DPR AS Ajukan Penyelidikan Pemakzulan Presiden Biden

WASHINGTON DC - Ketua DPR AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy, pada Selasa (12/9) mengajukan penyelidikan pemakzulan terhadap Joe Biden, sehingga mendorong Kongres menuju upaya jangka panjang untuk memecat presiden dari Partai Demokrat tersebut. Upaya tersebut menyusul dua pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump.

Langkah McCarthy akan memicu terjadinya perpecahan selama berbulan-bulan di DPR serta dapat mengalihkan perhatian dari upaya anggota parlemen untuk menghindari penutupan pemerintahan dan bisa meningkatkan persaingan dalam pemilihan presiden 2024.

Dalam pemilu 2024, Trump berharap dapat membalas kekalahannya saat pemilu 2020 dari Biden dan kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik, yang kini menguasai DPR AS, menuduh Biden mengambil keuntungan saat menjabat sebagai wakil presiden pada 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden.

Namun, penyelidikan Senat 2020 dan penelusuran selama beberapa bulan oleh anggota DPR dari Partai Republik pada tahun tersebut gagal menemukan bukti kesalahan yang dilakukan Biden.

Biden sebelumnya telah mencibir Partai Republik atas kemungkinan pemakzulan dan Gedung Putih mengatakan mereka tidak punya dasar untuk melakukan hal tersebut.

"Politik ekstrem dalam kondisi terburuknya," tulis juru bicara Gedung Putih, Ian Sams, di media sosial.

Penyelidikan ini akan fokus pada urusan bisnis Hunter Biden di Ukraina, yang telah diselidiki oleh Partai Republik sejak sebelum mereka meraih mayoritas di DPR pada pemilu tahun ini.

Faktanya, pemakzulan pertama Trump dipicu permintaannya kepada Ukraina untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut ketika ia bersiap menghadapi tantangan pemilu dari Biden.

Semakin Lumrah

Tidak ada presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, namun prosedur ini, yang dulu jarang terjadi, kini menjadi hal yang semakin lumrah.

Banyak orang di Partai Republik yang marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, memakzulkan Trump pada 2019 dan 2021, meskipun ia dibebaskan dua kali di Senat.

Beberapa anggota Partai Republik garis keras mengatakan mereka akan mencoba mencopot McCarthy dari jabatan Ketua DPR jika McCarthy tidak melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Biden.

Partai Republik telah menyelidiki aktivitas bisnis Hunter Biden selama bertahun-tahun, dan jaksa federal juga mengajukan tuntutan pidana pajak dan kepemilikan senjata.

McCarthy mengatakan Partai Republik telah menemukan bukti panggilan telepon, pengiriman uang, dan aktivitas lain yang melukiskan gambaran budaya korupsi dalam keluarga Biden. McCarthy sendiri tidak menyebutkan bukti pelanggaran apa pun yang dilakukan Biden sendiri.

McCarthy mengatakan dia bergerak untuk meningkatkan kemampuan penyelidik dalam mendapatkan informasi, bukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya. "Hanya itu yang kami lakukan. Amerika membutuhkan jawabannya," kata dia kepada wartawan.

Mereka akan memulai pekerjaan mereka tanpa pemungutan suara dari seluruh anggota DPR, seperti yang dilakukan sebelum pemakzulan Trump yang pertama. Pemungutan suara seperti ini sebenarnya tidak diperlukan, tetapi dapat menambah legitimasi upaya tersebut.

Tidak jelas apakah McCarthy mendapat cukup dukungan dari mayoritas tipisnya, 222-212, agar pemungutan suara itu berhasil. Ant/I-1