Ketua APKLI Soroti Maraknya Monopoli/Oligopoli dan Menjamurnya Ritel Modern

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo mengatakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI diharapkan dapat mengawal kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar di tengah maraknya praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan usaha atak sehat di Indonesia.

"Jelang 24 tahun usia Lembaga Negara RI produk UU 5/1999, banyak harapan dan pekerjaan berat ditumpukan di pundak KPPU RI di tengah makin maraknya praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan usaha tak sehat di Indonesia," kata Ketua Umum APKLI sekaligus Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed di acara bertajuk "Sosialisasi Peran KPPU Dalam Mewujudkan Budaya Persaingan Usaha Sehat dan Kemitraan" yang digelar KPPU dan DPR di D'Hotel Guntur, Jakarta, Selasa (25/10).

"KPPU RI juga harus mengawal kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar sebagaimana amanah UU Nomor 20/2008 tentang UMKM, UU Nomor 12/2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres 7/2021. Ekonomi rakyat yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia tak boleh jadi korban," tegasnya.

Secara kasat mata, kata Ali, praktik monopoli dan oligopoli makin menyengsarakan masyarakat dan merugikan pelaku ekonomi rakyat. Seperti masalah minyak goreng, kedelai, daging, telur, dan komoditas lain.

Menurutnya, menjamurnya ritel modern (sekitar 39 ribu ritel modern) di seluruh pelosok Tanah Air yang menjadi dampak dari Perpres 112/2007 tentang Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional dan paket kebijakan pemerintah 2015 tentang pelonggaran izin ritel modern telah mematikan lebih dari 1 juta warung kelontong (tradisional).

"Karena itu, KPPU RI harus mempertajam kukunya dan mempercepat penegakan hokum, sehingga upaya mencegah dan memberantas monopoli/oligopoli berjalan efektif", kata dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini.

Ali mengatakan, banyak faktor penyebab maraknya praktik monopoli/oligopoli. Namun, lanjutnya, yang jadi determinasinya adalah rekruitmen kepemimpinan di negeri ini. "Ini harus segera dihentikan karena ketidakadilan ekonomi makin menganga, kesenjangan sosial-ekonomi makin melebar dan kedaulatan ekonomi makin meredup."

Untuk melindungi ekonomi rakyat dan 65,4 juta UMKM, Ali berharap agar semua pihak melakukan konsolidasi, bersatu, dan bersinergi sehingga mampu bertahan, maju berkembang, serta unggul di negeri sendiri dan dalam percaturan global.

"Kita semua dan seluruh pelaku ekonomi rakyat menitipkan harapan besar ke KPPU agar dapat mempertajam kuku dan mempercepat penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas monopoli/oligopoli di Indonesia. Ekonomi rakyat tak boleh dikendalikan apalagi digerus, dikuasai, dan dijajah oleh praktek monopoli/oligopoli yang memiliki kekuatan 'overbodies'," pungkas Ali.