Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Survei Nasional -- Proses Perizinan Berbelit-belit Dikeluhkan

Ketimpangan Masalah Serius untuk Diselesaikan

Foto : setwapres.go.id

Wakil Presiden Ma’ruf Amin

A   A   A   Pengaturan Font

Redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk saat ini, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak hanya tertulis dalam dasar negara atau konstitusi.

JAKARTA - Ketimpangan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah masih menjadi masalah serius yang harus diselesaikan pemerintah. Penegasan ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu (5/12).

Dia merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Wapres menyebutkan, hanya 21,9 persen penduduk Indonesia merayakan kesejahteraan ekonomi.

"Sebetulnya, kesejahteraan ekonomi Indonesia hanya dirayakan tidak lebih dari 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia," kata Wapres.

Berdasarkan data Susenas tersebut, Wapres menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 9,4 persen, warga rentan 20,6 persen, kelompok masyarakat menuju kelas menengah 48,2 persen, kelas menengah 21,5 persen, dan kelompok berpendapatan tinggi hanya 0,5 persen.

Selain itu, Ma'ruf juga mengatakan masyarakat yang menggeluti dunia usaha perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan warga dari kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), ada 64 juta warga menjadi pelaku usaha.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Haryo Brono

Komentar

Komentar
()

Top