Ketimpangan Masalah Serius untuk Diselesaikan

JAKARTA - Ketimpangan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah masih menjadi masalah serius yang harus diselesaikan pemerintah. Penegasan ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu (5/12).

Dia merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Wapres menyebutkan, hanya 21,9 persen penduduk Indonesia merayakan kesejahteraan ekonomi.

"Sebetulnya, kesejahteraan ekonomi Indonesia hanya dirayakan tidak lebih dari 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia," kata Wapres.

Berdasarkan data Susenas tersebut, Wapres menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 9,4 persen, warga rentan 20,6 persen, kelompok masyarakat menuju kelas menengah 48,2 persen, kelas menengah 21,5 persen, dan kelompok berpendapatan tinggi hanya 0,5 persen.

Selain itu, Ma'ruf juga mengatakan masyarakat yang menggeluti dunia usaha perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan warga dari kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), ada 64 juta warga menjadi pelaku usaha.

Rinciannya, usaha mikro 98,6 persen, kecil 1,2 persen, menengah 0,09 persen, dan besar 0,01 persen. "Maknanya, dibutuhkan langkah-langkah serius untuk memperbesar jumlah pelaku usaha menengah dan besar," kata Ma'ruf.

Berdasarkan dua data tersebut, terkait tingkat ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, Wapres mengatakan, redistribusi kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

"Itu menunjukkan bahwa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah penting bangsa, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak hanya tertulis dalam dasar negara atau konstitusi," ujar Ma'ruf Amin.

Berbelit-belit

Sebelumnya, dalam penutupan rapimnas Kadin, di Bali, Ma'ruf Amin mengatakan berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi nasional masih harus dihadapi pemerintah. Salah satunya keluhan banyak pengusaha atas proses perizinan yang berbelit-belit. Keluhan para pengusaha soal urusan berizinan yang berbelit-belit ini sudah lama.

"Pengusaha masih sering mengeluh perizinan berbelit. Ada ketidakpastian peraturan dab ketidadaan ketersediaan infrastruktur," kata Wapres. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Wapres mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembenahan. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

"Bapak Presiden dalam banyak kesempatan mengingatkan agar daya saing ekonomi diperbaiki. Sedikit demi sedikit. Hal ini sudah diperbaiki dan akan terus dibenahi," tambahnya. Proses perizinan yang berbelit-belit sudah lama ingin diperbaiki, namun di dalam kenyataan masih saja belum berhasil.

Wapres juga mengatakan pemerintah masih memiliki tiga agenda ekonomi yang harus dikawal bersama, yakni daya saing ekonomi, transformasi ekonomi dan demokrasi ekonomi. Transformasi ekonomi, lanjut Wapres, ialah lambang dari modernisasi ekonomi saat ini. Berbagai negara maju tidak hanya memproduksi bahan baku, melainkan mengembangkan ekonomi yang memiliki nilai tambah guna mencapai kesejahteraan, katanya.

"Kata kuncinya adalah keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, dan inovasi, karena tanpa inovasi, maka ekonomi akan mati," tegasnya.