Ketegasan adalah Kebijakan yang Benar

SINGAPURA - Pemerintah Tiongkok pada Minggu (2/6) membela tindakan keras dalam peristiwa Tiananmen, dengan mengatakan itu adalah kebijakan yang benar. Penumpasan unjuk rasa Tiananmen adalah hal yang tabu di Tiongkok, 30 tahun setelah pemerintah mengirimkan tank untuk memadamkan protes yang dipimpin mahasiswa yang menyerukan reformasi politik yang demokratis.

"Insiden itu adalah turbulensi politik dan pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk menghentikan turbulensi yang merupakan kebijakan yang benar," kata Menteri Pertahanan Tiongkok, Jenderal Wei Fenghe, pada Dialog Shangri-La, sebuah pertemuan tingkat tinggi bidang pertahanan Asia, yang digelar di Singapura.

Setelah tujuh pekan demonstrasi oleh mahasiswa dan pekerja untuk menuntut perubahan demokrasi serta diakhirinya korupsi, sejumlah pasukan tentara mengejar dan membunuh demonstran yang melakukan aksinya di jalan-jalan menuju Lapangan Tiananmen, Beijing, yang terjadi pada 4 Juni 1989.

Ratusan, atau mungkin lebih dari 1.000 orang, terbunuh, meskipun jumlah pasti kematian dalam insiden itu masih belum diketahui.

Tanggapan yang dikeluarkan Wei dilontarkan setelah ada pihak-pihak masih menanyakan mengapa Tiongkok tidak menangani insiden dengan benar.

"30 tahun telah membuktikan bahwa Tiongkok telah mengalami perubahan besar," kata Wei. "Karena tindakan tegas pemerintah saat itu, Tiongkok telah menikmati stabilitas dan pembangunan," imbuh Menhan Tiongkok itu.

Lawan AS

Selain mengomentari soal insiden Tiananmen 30 tahun lalu, Menteri Wei juga menyatakan bahwa Tiongkok tidak mau ditekan oleh Amerika Serikat (AS) menyikapi kebijakan pertahanan yang agresif terhadap Taiwan, Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan wilayah bergolak Xinjiang.

Washington DC dan Beijing memang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik, terutama di seperti LTS, Semenanjung Korea, dan Selat Taiwan.

Terkait soal Taiwan, Tiongkok menegaskan tak akan meninggalkan penggunaan kekuatan dalam penyatuan kembali Taiwan, dan menyebutnya amat berbahaya jika meremehkan kehendak Beijing. "Kami akan berusaha untuk proses penyatuan kembali secara damai dengan ketulusan hati dan upaya terbesar, tetapi kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan," kata Wei.

Terkait sengketa LTS, Menhan Wei membantah bahwa Tiongkok telah melakukan militerisasi di kawasan perairan sengketa itu dan menyebut pembangunan fasilitas militer di LTS sebagai tindakan pertahanan yang alami. Komentar Wei ini diutarakan setelah Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan yang juga hadir di Dialog Shangri-La, mengusik Beijing soal LTS dengan menyebut Tiongkok telah melakukan aksi militerisasi di LTS. ang/AFP/I-1