Kesepakatan Bantuan Iklim di COP29 Masih Belum Jelas

BAKU - Negara-negara masih menemui jalan buntu dalam pembahasan pakta mengenai bantuan iklim, dengan perpecahan mengenai siapa yang membayar, dan berapa banyak, mengancam peluang tercapainya kesepakatan pada pertemuan puncak COP(Conference of Parties) 29 bulan depan.

Dikutip dari Yahoo News, konferensi iklim Perserikatan Bangsa Bangsa itu dimulai hanya enam hari setelah pemilu Amerika Serikat, dan kemungkinan kembalinya,Donald Trump sebagai presiden, yang menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris,membayangi negosiasi tersebut.

Para pemimpin dunia akan menghadiri pertemuan dua hari pada pembukaan pertemuan puncak di Azerbaijan, yang menghadapi pengawasan ketat sebagai negara petro terbaru dengan toleransi terbatas terhadap perbedaan pendapat yang menjadi tuan rumah pembicaraan iklim tahunan terpenting.

Penyelenggara mengatakan lebih dari 50.000 peserta diperkirakan hadir antara 11-22 November di ibu kota Baku.

COP29 dijuluki "COP keuangan" karena negara-negara kaya yang paling bertanggung jawab atas pemanasan global diharapkan berkomitmen untuk secara substansial meningkatkan bantuan mereka kepada negara-negara miskin untuk aksi iklim.

Jumlah saat ini sebesar 100 miliar dollar AS per tahun berakhir pada tahun 2025 dan dianggap jauh di bawah apa yang dibutuhkan negara berkembang.

Namun, para donor utama, termasuk Uni Eropa dan AS, masih belum mengatakan berapa jumlah yang bersedia mereka bayarkan, menolak tekanan untuk menyampaikan angka perkiraan apa pun.

Mereka didesak untuk mengubah miliaran menjadi triliunan di COP29, tetapi seruan untuk sejumlah besar uang pemerintah baru muncul pada saat ketidakpastian politik dan ekonomi bagi banyak donor.

Azerbaijan, bekas negara republik Soviet antara Rusia dan Iran dengan sedikit pengalaman dalam diplomasi internasional, telah mendesak para pihak untuk memanfaatkan sebaik-baiknya "tahap akhir yang kritis" sebelum COP29.

Pada hari Rabu (9/10), para menteri pemerintah akan berkumpul di Baku untuk mencoba dan membuat kemajuan.

"Ini adalah negosiasi yang rumit, jika mudah, pasti sudah terselesaikan, dan para menteri akan berhasil atau gagal bersama-sama. Mata dunia kini tertuju pada mereka," kata presiden COP29, Mukhtar Babayev, mantan eksekutif minyak dan menteri ekologi Azerbaijan, pada bulan September.

Para pengamat mengatakan kepemimpinan iklim telah hilang dalam aksi tahun ini, dengan perhatian teralih ke tempat lain bahkan saat kebakaran, banjir, gelombang panas dan kekeringan melanda setiap sudut dunia.

Saat ini, upaya internasional untuk mengurangi gas rumah kaca yang memanaskan planet tidak cukup untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, batas aman perjanjian Paris.

"Kita berpotensi mengalami pemanasan global sebesar 3C pada tahun 2100 jika kita meneruskan kebijakan yang kita miliki saat ini," kata Jim Skea, ketua Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, kepada The Telegraph pada bulan Oktober.

Negara-negara berkembang menderita dampak perubahan iklim secara tidak proporsional dan tengah berupaya mencapai kesepakatan di COP29 yang menjamin lebih dari 1 triliun dollar AS setiap tahunnya dalam pendanaan iklim, 10 kali lipat jumlah saat ini.

Mereka menginginkan perjanjian baru tersebut tidak hanya mencakup uang untuk teknologi rendah karbon dan tindakan adaptasi seperti tembok laut tetapi juga untuk pemulihan bencana, sesuatu yang tidak ingin dicakup oleh negara maju.

Negara-negara yang diwajibkan membayar -- daftar negara-negara industri yang disusun pada tahun 1992, dan ditegaskan kembali dalam perjanjian Paris tahun 2015, bermaksud untuk terus melakukannya, tetapi menginginkan negara-negara ekonomi berkembang yang kaya untuk membantu.

Hal ini ditolak mentah-mentah oleh negara-negara berkembang, yang mengatakan penambahan donor tidak dapat dibahas.

"Kita tidak boleh membiarkan pihak lain mengabaikan tanggung jawab mereka," kata Evans Njewa dari Malawi, yang memimpin kelompok Negara-negara Kurang Berkembang yang terdiri dari 45 negara paling rentan terhadap perubahan iklim.

Momok kembalinya Trump adalah salah satu "isu utama" yang menghambat negosiasi, kata Michai Robertson, kepala negosiator keuangan iklim untuk Aliansi Negara-negara Pulau Kecil.

"Anda melihat lebih banyak keraguan secara umum dari mereka yang biasanya berkontribusi. Saya pikir, mereka menunggu untuk melihat apakah akan ada pemerintah yang diharapkan akan tetap mematuhi perjanjian Paris," katanya.

Karena negosiasi terhenti, Azerbaijan telah meminta produsen bahan bakar fosil untuk mengumpulkan 1 miliar dolar AS untuk aksi iklim dan telah berjanji, sebagai ekonomi yang bergantung pada minyak dan gas, untuk memberikan sumbangan pertama.

Para pegiat mengecam tindakan ini sebagai pencucian uang oleh negara yang memperluas produksi bahan bakar fosilnya sendiri, dan pemimpinnya yang angkuh menyebut gas Azerbaijan sebagai "anugerah dari para dewa".

Andreas Sieber, dari kelompok aktivis 350.org, mengatakan keengganan Azerbaijan untuk menangani penghapusan bahan bakar fosil, sebuah janji yang dibuat pada COP28 di Uni Emirat Arab yang kaya minyak, telah "menjadi pola yang mengkhawatirkan".

COP29 adalah acara internasional terbesar yang pernah diselenggarakan Azerbaijan, menghadirkan pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara yang dikontrol ketat yang oleh Human Rights Watch digambarkan sebagai "represif".

Amnesty International dan senator AS telah menyuarakan kekhawatiran mereka tentang tindakan keras di Azerbaijan dalam beberapa bulan terakhir, dengan suara-suara kritis dipenjara atas tuduhan yang meragukan.

"Situasi di lapangan cukup suram. Pada saat Azerbaijan benar-benar menjadi tuan rumah COP29, tidak akan banyak masyarakat sipil yang tersisa," kata jurnalis independen Azerbaijan, Arzu Geybulla.

KTT ini memiliki profil yang jauh lebih rendah daripada pesta mewah di Dubai dan masih belum jelas berapa banyak pemimpin dunia yang akan hadir, dengan COP30 di Brazil tahun depan dianggap lebih penting.