Kerja Sama Vokasi dengan Industri Terkendala Dana

JAKARTA - Implementasi kerja sama antara pendidikan vokasi dengan industri terkendala pendanaan. Meski telah banyak nota kesepahaman kerja sama (MoU) dibuat, namun pelaksanaannya belum banyak dijalankan.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Beny Bandanadjaja, mengatakan, "Kadang-kadang MoU sulit diimplementasi karena pendanaan, sehingga banyak kegiatan itu cukup banyak tidak jalan," ujar dia dalam acara Bincang Pendidikan, di Jakarta, Kamis (27/5).

Beny mengatakan pihaknya akan memberikan insentif bagi satuan pendidikan vokasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam program Kampus Merdeka Vokasi ada dua program pendanaan yang bakal mendukung kemitraan antara vokasi dan industri.

"Pertama program SMK-D2 Fast Track dan Upgrade D3 ke D4 dengan anggaran hingga 90 miliar rupiah. Kedua, program matching fund dengan anggaran 180 miliar rupiah," lanjutnya.

Fokus Pembelajaran

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Ristek, Wikan Sakarinto, menekankan fokus pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi berbasis praktik. Adapun porsi mata kuliah praktik setidaknya 60 persen dibandingkan teori.

Para praktisi vokasi yang berada di perusahaan juga akan mengajar mata kuliah vokasi. Hal ini merupakan bentuk link and match antara dunia kampus dengan dunia industri. "Proporsi dosen vokasi itu 60 persen fokus pada mata kuliah praktek daripada teori," ucap Wikan dalam pembukaan Gebyar Pameran Pendidikan Tinggi (Gempita) di Jakarta, Kamis (27/5).

Wikan menambahkan pembelajaran berbasis praktik itu tak cukup hanya dari pemberian mata kuliah. Mahasiswa, lanjut dia, harus menimbanya juga dari dapur dunia usaha dan dunia industri. "Sehingga banyak mahasiswa vokasi yang akan kuliah sambil bekerja di pabrik, di kantor," tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah menilai, sistem pendidikan vokasi di Indonesia seharusnya berbasis kebudayaan dan kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menyebut vokasi sebagai sekolah kepandaian.

"Dalam konteks pendidikan vokasi, sudah lama Ki Hajar memberikan gagasan seharusnya pengajaran itu sesuai dengan kebudayaan dan kemasyarakatan," katanya.