Kerja Keras, BKKN Minta Desa dan Kelurahan Miliki Inovasi untuk Turunkan Stunting

Jakarta - Kerja keras, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan agar memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan angka stunting di wilayahnya.

"Yang sangat penting bagi desa dan kelurahan yaitu mempunyai inovasi untuk mengatasi stunting," kata Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Muslicha dalam webinar Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De' Best) di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Jakarta, Selasa.

Muslicha menuturkanangka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi yakni 21,6 persen berdasarkan data SSGI 2022. Dirinya memperkirakan dari persentase tersebut jumlah balita stunting saat ini mencapai 4,6 juta jiwa.

Dengan 82 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di tanah air, kata dia, penanganan stunting harusnya bisa lebih optimal karena menggerakkan langsung partisipasi dari masyarakat desa, termasuk diwujudkan dalam ragam inovasi stunting.

"Inovasi penurunan stunting juga menjadi salah satu indikator praktik baik desa bebas stunting atau De' Best di 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang digagas BKKBN," kata dia.

Indikator lainnya,memiliki angka penurunan stunting yang signifikan serta memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa atau kelurahan.

"Untuk memenuhi upaya tersebut (menurunkan stunting) harus memenuhi indikator sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 72 maka diperlukan penguatan komitmen dan aksi bersama tentunya untuk menyukseskan program De'Best di 1.000 HPK," ujarnya.

Program De'Best di 1.000 HPK sendiri merupakan pemaparan praktik baik desa atau kelurahan bebas stunting yang diprakarsai BKKBN dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting. Saat ini program tersebut telah memasuki sesi ke enam atau seri terakhir di tahun 2023.